Mendagri Akan Telusuri Surat Pernyataan Diskriminatif terhadap Warga Ahmadiyah

Kompas.com - 25/07/2017, 15:22 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela-sela sidang Paripurna DPR-RI, Kamis (20/7/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela-sela sidang Paripurna DPR-RI, Kamis (20/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pengecekan terkait dugaan tindakan diskriminatif yang dialami oleh warga Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Sebanyak 1.600 warga Ahmadiyah diminta menandatangani surat pernyataan mengakui agama Islam dan mengucap kalimat Syahadat sebagai syarat penerbitan e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan.

"Saya akan cek nanti. Kami pelajari dulu," ujar Tjahjo, saat ditemui usai rapat terbatas di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2017).

Tjahjo menegaskan, warga Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berhak memiliki e-KTP.

Baca: Stigma Sesat Membuat Warga Ahmadiyah Kehilangan Hak sebagai WNI

Hal tersebut sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

"Saya hanya berpegang berdasarkan ketentuan UU. Sebagai warga negara mereka berhak," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Desi Aries Sandy (28), salah seorang warga Ahmadiyah, mengatakan, pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Kuningan tidak mau menerbitkan e-KTP sebelum seluruh warga Ahmadiyah menandatangani surat pernyataan mengakui agama Islam dan mengucap kalimat Syahadat.

"Kami diwajibkan menandatangani surat pernyataan dari dinas Dukcapil. Alasannya untuk menyelamatkan warga ahmadiyah dan Pemkab sendiri karena ada ancaman dari ormas tertentu. Pemkab berjanji akan merahasiakan surat pernyataan tersebut," ujar Desi saat pertemuan dengan Staf Ahli Komisioner Ombudsman di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2017).

Baca: Tak Kunjung Dapat E-KTP, Jemaah Ahmadiyah Manislor Mengadu ke Ombudsman

Menurut Desi, sejak tahun 2012, seluruh warga Ahmadiyah telah memenuhi perekaman dan seluruh syarat administratif sesuai peraturan.

Dia mempertanyakan adanya surat pernyataan tersebut, karena tidak diatur dalam UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maupun Permendagri 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP elektronik.

"Jelas ini ada maladministrasi dan pelanggaran hak kami sebagai warga negara," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X