Purnawirawan TNI-Polri Siap Bantu Jokowi Lawan Ormas Anti-Pancasila

Kompas.com - 25/07/2017, 15:10 WIB
Purnawirawan TNI-POLRI usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (25/7/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINPurnawirawan TNI-POLRI usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (25/7/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima purnawirawan TNI dan Polri ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Dalam pertemuan itu, para purnawirawan jenderal menyatakan dukungan terhadap pemerintah untuk melawan organisasi kemasyarakatan yang antiterhadap Pancasila.

"Kami sangat mendukung tindakan tegas pemerintah dalam membubarkan organsiasi yang menjadi predator Pancasila, yang berlawanan dengan Pancasila," kata Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dalam jumpa pers usai pertemuan.

Agum mengatakan, para purnawirawan Jenderal yang hadir dalam pertemuan ini adalah pimpinan organisasi purnawirawan TNI-Polri.

(baca: Menurut MUI, Ideologi dan Aktivitas HTI Bertentangan dengan Pancasila)

Seluruh organisasi tersebut berpedoman kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Tribrata.

"Jelas-jelas kami adalah pengawal Pancasila, jadi artinya apa? Setiap ada upaya dari pihak manapun yang ingin menggangu Pancasila, yang ingin mengubah Pancasila, kami bereaksi untuk menghadapinya," kata Agum.

Agum menambahkan, dukungan yang diberikan kepada pemerintah bisa berbentuk sumbangan pemikiran.

Namun, ia menegaskan, para purnawirawan juga siap berkontribusi lebih apabila diminta.

(baca: Wiranto: Kami Lawan Ormas yang Ingin Bubarkan Negara Kok Ditolak?)

"Kalau ada kekuatan dari manapun datangnya yang berupaya menjadi predator Pancasila berhadapan dengan kami," tambah Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) ini.

Selain Agum, purnawirawan yang hadir, yakni Jenderal TNI (Purn) Tri Sutrisno, Jenderal Pol (Purn) Awaloeddin Djamin, Jenderal TNI (Purn) Wismoyo Arismunandar, dan Laksamana TNI (Purn) Tanto Kuswanto.

Ada pula Lejten TNI (Purn) Kiki Sahnakri (Ketua Umun PPAD), Laksdya TNI (Purn) Djoko Sumaryono (Ketua Umum PPAL), Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto (Ketua Umum PPAU), Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri (Ketua Umum PP Polri), dan Marsda TNI (Purn) F. X. Soejitno (Sekjen LVRI).

(baca: Jubir: HTI Akan Melakukan Perlawanan Hukum)

Pemerintah sebelumnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) yang dianggap anti-Pancasila.

Pembubaran dilakukan setelah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

Perppu tersebut memungkinkan pemerintah mencabut badan hukum ormas tanpa melalui proses pengadilan.

HTI membantah anti-Pancasila dan melawan pencabutan badan hukumnya ke pengadilan. HTI dan sejumlah ormas Islam lain juga mengajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X