Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

163 Alumni Fakultas Hukum Unpad Tolak Hak Angket KPK

Kompas.com - 25/07/2017, 14:22 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Mereka menyatakan dukungan atas kerja KPK dan menolak upaya hak angket terhadap KPK yang sedang bergulir di DPR.

Pimpinan delegasi alumni Fakultas Hukum Unpad, Agustinus Pohan mengatakan, pihaknya merasa prihatin dengan Hak Angket terhadap KPK.

KPK harus diperkuat, bukan dilemahkan.

"Kami ke KPK karena kita merasa prihatin dengan hak angket, itu triggernya," kata Agustinus, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

(baca: Gerindra Keluar dari Pansus Angket KPK)

Ketua Komunitas Alumni FH Undpad Yeni Fatmawati menyampaikan lima poin sikap pihaknya. Di antaranya, pihaknya meminta agar korupsi proyek e-KTP diusut sampai tuntas.

"Mega korupsi terkait dana e-KTP merupakan tindak kejahatan yang sangat merugikan rakyat Indonesia, sehingga harus diusut dan ditindak sampai tuntas," kata Yeni.

Pengajuan Hak Angket terhadap KPK dinilai tindakan yang menghalangi dan melemahkan KPK. Selain itu, ada benturan kepentingan dalam pembentukan Pansus.

(baca: Pencitraan Gerindra Keluar Pansus Angket KPK Lebih Baik Dibanding Fraksi yang Bertahan)

Pasalnya, sebagian anggota Pansus Hak Angket sudah dan sedang dimintai keterangan oleh KPK terkait pengusutan dugaan korupsi e-KTP.

Pihaknya menyatakan, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan masif yang merusak sendi-sendi sosial ekonomi Indonesia.

Oleh karenanya, pihaknya merasa wajib mendukung penuh segala bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(baca: Demokrat Anggap Gerindra Cerdas Tinggalkan Pansus Angket KPK)

 "Penegakan hukum harus ditegakkan secara sungguh-sungguh tanpa mempertimbangkan latar belakang pelaku," kata Yeni.

Pantauan Kompas.com, para alumni yang datang tersebut terdiri dari para pria dan wanita. Mereka memakai baju putih sambil membawa spanduk.

Pada spanduk terlihat bertuliskan "Deklarasi Alumni FH Unpad, Tolak Hak Angket, Tangkap Koruptor, Save KPK". Aksi ini diklaim didukung 163 alumni FH Unpad.

Pansus Angket KPK saat ini terus bekerja meski mendapat penolakan dari berbagai pihak. Pansus mendengar keterangan dari banyak pihak.

Namun, di tengah kerja Pansus, Fraksi Gerindra memutuskan keluar dari Pansus. Kini, Pansus hanya diisi koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo.

Kompas TV Dukungan terhadap KPK  terus bergulir. Sejumlah pemuda melakukan aksi dukungan terhadap institusi pemberantasan korupsi di Bundaran Hotel Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com