Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Saya Tidak Pernah Cari Makan Sama Novanto

Kompas.com - 25/07/2017, 11:08 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait kedekatannnya dengan sosok Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Luhut mengungkapkan, meski Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi E-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun hal itu tidak mempengaruhi hubungan perkawanannya dengan Novanto.

"Kalau saya berteman saya tidak akan ignore perkawanan saya karena saya tidak terlibat," ujar Luhut dalam acara "Satu Meja" di Kompas TV, Senin (24/7/2017).

"Saya dengan Novanto tidak ada masalah. Saya tidak pernah cari makan sama dia, saya tidak berbisnis dengan dia dan dia tidak pernah kasih uang ke saya. Yang salah di mana?" ucapnya.

Di mata Luhut, Novanto merupakan sosok politisi yang memiliki kemampuan dalam memimpin dan menjalankan Partai Golkar. Menurut dia, harus dibedakan antara kasus hukum dan posisi Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

(Baca: Jadi Tersangka KPK, Setya Novanto Masih Belum Niat Ajukan Praperadilan)

"Kalau terkena kasus kan itu urusan hukum ya. Saya enggak campuri itu. Biarlah kasus hukumnya berjalan. Tapi harus diakui dia bagus dalam menjalankan partainya. Bahwa ada kasus hukum itu hal lain, tapi dalam mengelola partainya dia cukup baik. Harus diakui juga," kata politisi Partai Golkar itu.

Kedekatan Luhut dengan Novanto juga terlihat saat Munaslub Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, pada Mei 2016. Luhut tidak membantah bahwa dia memberikan pandangannya soal Novanto kepada para ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar, yang merupakan pemegang hak suara pada pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar.

"Kalau bincang-bincang ya bisa saja. ya saya kasih pandangan lah kepada mereka. Mereka pilih Novanto ya sudah," ujar Luhut.

Meski demikian, Luhut menegaskan bahwa dia tidak membela Novanto dalam kasus korupasi E-KTP.

"Tapi saya tidak bela Novanto dalam kasus ini. Kalau dia memang bersalah ya harus dihukum. Itu urusan dia. Hukum memang harus ditegakkan tapi etika kehidupan juga harus dijaga," kata mantan Menko Polhukam itu.

Kompas TV Golkar Serahkan Kasus Setya Novanto ke Proses Hukum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com