Kompas.com - 24/07/2017, 21:04 WIB
Menpora Imam Nahrawi KOMPAS.com / DANI PRABOWOMenpora Imam Nahrawi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi membantah bahwa klarifikasi yang akan dilakukan kepada Adhyaksa Dault soal pernyataannya yang diduga mendukung khilafah dan HTI merupakan langkah awal untuk melengserken Adhyaksa dari jabatan Ketua Kwarnas Pramuka.

"Kami belum berpikir ke arah sana," ujar Imam, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Ia menegaskan, pergantian pimpinan Pramuka bukan tugas, pokok, dan fungsi Kemenpora atau pemerintah.

Baca: Tunggu Klarifikasi Adhyaksa soal HTI, Kemenpora Bekukan Anggaran Kwarnas Pramuka Rp 10 Miliar

Hal tersebut didasarkan pada mekanisme yang sudah ada di Pramuka sejak dulu.

"Kalau itu urusan Kwarda (Kwartir Daerah) masing-masing. Karena mereka punya mekanisme permusyawaratan. Masing-masing Kwarda dan Kwarcab (Kwartir Cabang) itulah yang berhak mengusulkan, itu domain mereka," ujar Imam.

Imam mengatakan, klarifikasi kepada Adhyaksa untuk memastikan kebenaran pernyataannya yang beredar dalam video beberapa waktu lalu.

Sebabnya, mendukung khilafah dan HTI berarti menolak asas Pancasila.

Hal itu dikhawatirkan berpengaruh terhadap kebijakan Adhyaksa di Kwarnas Pramuka secara kelembagaan.

Baca: Adhyaksa: Saya Bukan Simpatisan, Apalagi Anggota HTI

"Yang pasti kami tidak mungkin mengorbankan Pramuka dalam hal kelembagaan. Apalagi Pramuka secara kelembagaan ini sudah membentuk karakter pemuda Indonesia dengan baik. Kami intinya ingin menyelamatkan Pramuka," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemenpora telah membekukan anggaran sebesar Rp 10 miliar yang dialokasikan untuk Pramuka.

Pembekuan anggaran terkait pernyataan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault yang diduga mendukung khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia.

"(Anggaran yang dibekukan) Jumlahnya Rp 10 miliar," ujar Menpora Imam Nahrawi, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Selanjutnya, Menpora akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Menpora bersama Menko Polhukam akan memanggil Adhyaksa untuk mendapatkan klarifikasi terkait benar tidaknya ia mendukung khilafah dan HTI.

"Kami akan klarifikasi tentang statement Pak Adhyaksa yang saya dengar dan saya lihat mendukung khilafah, mendukung HTI, meskipun waktunya itu beberapa waktu lalu ya," ujar Imam.

Kompas TV Kwarnas: Makan di Atas Rumput Bukan Pendidikan Pramuka
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.