Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Menpora soal Pentingnya Klarifikasi Adhyaksa Dault

Kompas.com - 24/07/2017, 21:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi membantah bahwa klarifikasi yang akan dilakukan kepada Adhyaksa Dault soal pernyataannya yang diduga mendukung khilafah dan HTI merupakan langkah awal untuk melengserken Adhyaksa dari jabatan Ketua Kwarnas Pramuka.

"Kami belum berpikir ke arah sana," ujar Imam, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Ia menegaskan, pergantian pimpinan Pramuka bukan tugas, pokok, dan fungsi Kemenpora atau pemerintah.

Baca: Tunggu Klarifikasi Adhyaksa soal HTI, Kemenpora Bekukan Anggaran Kwarnas Pramuka Rp 10 Miliar

Hal tersebut didasarkan pada mekanisme yang sudah ada di Pramuka sejak dulu.

"Kalau itu urusan Kwarda (Kwartir Daerah) masing-masing. Karena mereka punya mekanisme permusyawaratan. Masing-masing Kwarda dan Kwarcab (Kwartir Cabang) itulah yang berhak mengusulkan, itu domain mereka," ujar Imam.

Imam mengatakan, klarifikasi kepada Adhyaksa untuk memastikan kebenaran pernyataannya yang beredar dalam video beberapa waktu lalu.

Sebabnya, mendukung khilafah dan HTI berarti menolak asas Pancasila.

Hal itu dikhawatirkan berpengaruh terhadap kebijakan Adhyaksa di Kwarnas Pramuka secara kelembagaan.

Baca: Adhyaksa: Saya Bukan Simpatisan, Apalagi Anggota HTI

"Yang pasti kami tidak mungkin mengorbankan Pramuka dalam hal kelembagaan. Apalagi Pramuka secara kelembagaan ini sudah membentuk karakter pemuda Indonesia dengan baik. Kami intinya ingin menyelamatkan Pramuka," ujar dia.

Kemenpora telah membekukan anggaran sebesar Rp 10 miliar yang dialokasikan untuk Pramuka.

Pembekuan anggaran terkait pernyataan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault yang diduga mendukung khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia.

"(Anggaran yang dibekukan) Jumlahnya Rp 10 miliar," ujar Menpora Imam Nahrawi, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Selanjutnya, Menpora akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Menpora bersama Menko Polhukam akan memanggil Adhyaksa untuk mendapatkan klarifikasi terkait benar tidaknya ia mendukung khilafah dan HTI.

"Kami akan klarifikasi tentang statement Pak Adhyaksa yang saya dengar dan saya lihat mendukung khilafah, mendukung HTI, meskipun waktunya itu beberapa waktu lalu ya," ujar Imam.

Kompas TV Kwarnas: Makan di Atas Rumput Bukan Pendidikan Pramuka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com