Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adhyaksa: Saya Bukan Simpatisan, Apalagi Anggota HTI

Kompas.com - 24/07/2017, 16:34 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemuda dan Olahraha membekukan anggaran Pramuka sebesar Rp 10 miliar, sebagai respons pernyataan dari Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault yang diduga mendukung khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Adhyaksa mengatakan dirinya sudah pernah memberikan klarfikasi tertulis kepada Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Badan Intelijen Negara, termasuk ke Menpora Imam Nachrowi, terkait masalah ini.

Kemudian dia juga mengaku dalam berbagai kesempatan sudah melakukan klarifikasi di media televisi, koran, radio, media online dan media sosial. Adhyaksa menyatakan, dirinya hadir pada acara HTI tahun 2013 hanya sebagai undangan.

"Saya hadir di acara HTI itu tahun 2013, hanya sebagai undangan, bukan simpatisan, apalagi anggota, seperti halnya Pak Din Syamsuddin dan tokoh lainnya," kata Adhyakasa, lewat keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (24/7/2017).

(Baca: Tunggu Klarifikasi Adhyaksa soal HTI, Kemenpora Bekukan Anggaran Kwarnas Pramuka Rp 10 Miliar)

Adhyaksa mengatakan sudah menjelaskan panjang lebar soal khalifah, baginya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara sudah final dan harus kita jaga.

"Ini jelas, tegas, dan sikap saya sejak dulu," ujar Adhyaksa.

Namun, Adhyaksa menduga, Menpora belum sempat membaca surat klarifikasi darinya dan juga tak mengikuti klarifikasi terbukanya kepada umum yang sudah hampir dua bulan lalu diviralkan.

"Pak Imam Nahrowi sebagai Menpora, saya mengerti kesibukan pejabat tinggi negara seperti beliau orang terpandang di negeri ini, sehingga mungkin menurutnya seharusnya saya menghadap beliau secara khusus dan langsung menjelaskan panjang lebar dan minta restu dan maaf padanya," ujar Adhyaksa.

(Baca: Adhyaksa Dault Sakit Hati Dituduh Anti-Pancasila)

Jika hal itu yang diinginkan Menpora, demi kepentingan gerakan Pramuka, Adhyaksa menyatakan dia siapbertemu Menpora. Ia tak ingin masalah pribadinya dicampurkan dengan kepentingan Pramuka.

"Ke depan saya siap menghadap jika diminta menghadap olehnya, agar kegiatan Raimuna Nasional yang akan dihadiri oleh 15.000 Pramuka penegak dan pandega yang akan hadir di Jakarta tiga minggu lagi bisa terlaksana dan juga tak dicampuradukan lagi berlarut-larut antara kepentingan Pramuka dengan hal pribadi," ujar Adhyaksa.

Saat ditanya apa dampak pembekuan anggaran ini, Adhyaksa menyatakan akan menunggu perkembangan selanjutnya.

"Kita lihat saja, enggak usah dibekukan. Ini kan kita mau ada Raimuna, kita lihat saja dulu," ujar dia.

Kompas TV Negara-Negara Ini Juga Bubarkan Hizbut Tahrir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com