Tunjangan DPRD se-Indonesia Naik, Tak Jamin Korupsi Berkurang

Kompas.com - 24/07/2017, 14:38 WIB
Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto di kantor Seknas FITRA, Jakarta Selatan. Senin (24/7/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusSekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto di kantor Seknas FITRA, Jakarta Selatan. Senin (24/7/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto tak yakin kenaikan tunjangan bagi DPRD seluruh Indonesia bisa mengurangi potensi praktik korupsi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan hak administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"(Kenaikan tunjangan) Alasan klasik tak bisa menjamin tidak adanya kasus korupsi yang arah ke elite, dalam hal ini DPRD," kata Yenny, dalam jumpa pers di kantor Seknas FITRA, di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2017).

Yenny berpendapat, justru jika ingin meminimalisir potensi praktik korupsi, yang dibangun adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di daerah.

"Tidak jaminan kalau tidak dibarengi dengan sistem yang dibangun, sistem itu apa, transprasi dan akuntabilitas dalam pembahasan anggaran. Karena terjadinya deal politik dan kongkalingkong terjadi di pembahasan. Nah sistemnya tidak dibangun di situ," ujar Yenny.

(Baca: Jokowi Teken PP, Anggota DPRD Dapat Tunjangan Beras, Komunikasi, Transportasi dan Lainnya)

Dia juga tak yakin kenaikan tunjangan tersebut akan memperbaiki kinerja anggota DPRD. Pasalnya, Yenny mengatakan selama ini yang muncul oknum anggota DPRD kerap terlibat praktik korupsi.

Kinerja legislasi di beberapa daerah juga dinilainya lemah. Pihaknya menilai, tanpa kenaikan tunjangan, pendapatan dan fasilitas yang diperoleh anggota DPRD sudah lebih dari cukup.

Dengan kenaikan tunjangan ini, negara dinilai harus menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit.

Melalui PP ini, FITRA menghitung rata-rata anggota DPRD bisa mengantongi pendapatan tunjangan Rp 30-35 juta perbulan.

(Baca: DKI Gelontorkan Rp 9,2 Miliar Per Bulan jika Tunjangan Dewan Naik)

Berdasarkan data KPU jumlah kursi DPRD provinsi kabupaten atau kota 20.257 kursi dan DPR RI 560 kursi. Dengan simulasi 20.257 kursi - 560 kursi kemudian dikali Rp 35 juta, FITRA menyatakan pengeluaran negara untuk membayar tunjangan DPRD Rp 689,3 miliar perbulan.

"Jadi kalau dalam satu tahun sekitar Rp 8,2 triliun," ujar Yenny.

Jumlah itu disebut belum termasuk hitungan untuk tunjangan komisi, kelengkapan, kesehatan, keluarga, reses, dan lainnya. Sehingga FITRA menilai, PP ini bukti bahwa pemerintah baik eksekutif atau legislatif, tidak memiliki komitmen terhadap visi peningkatan kualitas dan efisiensi anggaran di tengah menurunnya kondisi ekonomi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X