Nasdem Sarankan PAN Keluar Kabinet agar Tak Dianggap Pragmatis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi menyarankan agar Partai Amanat Nasional (PAN) mengundurkan diri dari kabinet.

Hal itu menyusul sikap PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintah dan partai-partai pendukungnya.

Saat ini, PAN menempatkan satu kadernya di kabinet, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.

Selain itu, ada juga Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang ditempati Sutrisno Bachir.

"Saya menasehati PAN, PAN lebih baik mengundurkan diri saja dari kabinet," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Senin (24/7/2017).

(Baca: PDI-P Anggap PAN Tak Ada di Koalisi Pemerintahan)

Sebab, hal itu dianggap tak berdampak baik bagi citra PAN sendiri. PAN pada pemilu presiden 2014 mengusung kadernya, Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Pasangan tersebut didukung sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

"Sekarang dia meninggalkan teman-temannya hanya untuk memperoleh kursi di tempat lain, itu adalah citranya menurut saya tidak baik," ucap Anggota Komisi III DPR itu.

Menarik diri dari kabinet, menurut dia, adalah jalan terbaik.

(baca: Hanura Minta PAN Pilih Tetap di Koalisi Pemerintahan atau Keluar)

"Itu jalan terbaik menarik diri saja dari kabinet. Nanti dianggap partainya pragmatis sekali, mencari-cari kursi saja," kata dia.

Sebelumnya, PAN dianggap kerap menyatakan sikap yang berseberangan dengan partai. Salah satunya terkait Undang-Undang Pemilu.

PAN bersama tiga partai non-pemerintah justru walkout dalam rapat paripurna pengesahan UU Pemilu.

(baca: Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwarnai Aksi Walk Out Empat Fraksi)

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menegaskan partainya tetap mendukung pemerintah meski tak sepaham soal RUU Pemilu.

Yandri menyebut ihwal pemilu bukan berarti PAN harus satu suara dengan pemerintah dan partai pendukungnya.

"PAN mendukung pemerintah tapi bukan berarti dibarter dengan UU Pemilu," ujar Yandri ditemui di Karawaci, Tangerang, Sabtu (22/7/2017).