Cak Imin: Kami Undang HTI Berdialog agar Tak Salah Paham Perppu Ormas

Kompas.com - 24/07/2017, 10:48 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di acara halalbihalal di kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sabtu (8/7/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar di acara halalbihalal di kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sabtu (8/7/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan dirinya bersedia untuk berdialog dengan pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Menurut politisi yang akrab disapa Cak Imin itu, Perppu Ormas tidak bertujuan untuk mengekang kebebasan berserikat dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun, untuk menjaga empat pilar kebangsaan yakni, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

"Kami siap mengundang (HTI) ke sini supaya tidak salah paham dengan Perppu (ormas) yang memang ini untuk menjaga prinsip bernegara," ujar Muhaimin saat ditemui usai menghadiri acara diskusi bertajuk Merawat Keindonesiaan: Tolak Radikalisme, Lawan Intoleransi di Graha Gus Dur, kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).

(Baca: Istana: Penerapan Sanksi Pidana Perppu Ormas Tak Akan Serampangan)

Meski demikian, lanjut Muhaimin, HTI berhak mengajukan gugatan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Muhaimin menegaskan, PKB bersedia mendampingi upaya hukum HTI dalam memenuhi hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

"Saya hormati HTI. Kalau perlu kami siap dampingi HTI untuk menguji hak-hak hukumnya. Bukan hanya mempersilakan," ucapnya. Sebelumnya,

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menilai penerbitan Perppu Ormas sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, HTI juga mendaftarkan gugatan uji materi ke MK untuk membatalkan Perppu Ormas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain mengajukan gugatan uji materi HTI pun menggalang dukungan penolakan dengan melobi sejumlah pimpinan fraksi di DPR.

"Perppu itu jelas kezaliman pemerintah, bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Pemerintah mau membubarkan HTI tapi tidak sesuai undang-undang," ujar Ismail saat dihubungi, Selasa (11/7/2017).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X