Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak Pergantian Setya Novanto, Tokoh Muda Golkar Mengadu ke Akbar Tandjung

Kompas.com - 23/07/2017, 20:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) menyampaikan surat aduan kepada Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung terkait situasi terkini di internal partai beringin.

Hal itu menyusul ditetapkannya Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak ada jalan lain, jalan satu-satunya ganti Setya Novanto dan pilih ketua umum baru untuk bisa menyelamatkan partai," kata Ketua GMPG, Ahmad Doli Kurnia di kediaman Akbar di Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan, Minggu (23/7/2017).

Ditetapkannya Novanto sebagai tersangka oleh KPK diyakini GMPG membawa dampak negatif terhadap citra partai. GMPG menyampaikan surat aduan kepada Akbar karena dalam anggaran dasar partai disebutkan bahwa Dewan Kehormatan berfungsi menjaga dan mengaktualisasikan kehormatan partai.

(Baca: DPD Golkar se-Indonesia Solid Dukung Novanto meski Tersangka)

Doli menyampaikan bahwa pihaknya heran dengan sikap dewan pembina, dewan pakar dan jajaran pengurus partai yang seolah menutup mata dan telinga terhadap situasi yang ada.

"Ini terkait etika dan kehormatan partai yang harus segera disikapi," tutunya.

Adapun Akbar akan menyampaikan aduan tersebut kepada jajaran Dewan Kehormatan Partai Golkar, termasuk Ketua Dewan Kehormatan BJ Habibie yang saat ini tak berada di tanah air.

Ia menilai, perlu ada langkah signifikan untuk memperbaiki partai, termasuk melakukan langkah mendasar terkait kepemimpinan partai jika memang dianggap mengancam eksistensi partai. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengkhawatirkan, situasi ini jika dibiarkan akan membuat suara partai semakin turun.

"Nanti beliau (BJ Habibie) sebagai ketua dewan kehormatan dan anggota lain bisa membahas kemian mengambil langkah-langkah yang bisa menjadikan dasar dan pedoman dewan kehormatan dalam merespons situasi yang dihadapi Golkar," tutur Akbar.

Kompas TV Partai Golkar Masih Kaji Surat Penetapan Tersangka Setnov
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com