Kompas.com - 22/07/2017, 14:16 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar menggunakan fakta hukum dalam melakukan proses hukum terhadap Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham saat ditanya mengenai putusan hakim dalam persidangan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Misalkan dalam putusan tidak disebutkan Setya Novanto, ya kami tetap hormati proses hukum. Tapi, harapannya KPK berpegang pada fakta hukum," ujar Idrus saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (22/7/2017).

(baca: Vonis Eks Pejabat Kemendagri Tak Sebut Novanto Ikut Korupsi E-KTP)

Menurut Idrus, sejak Novanto belum ditetapkan sebagai tersangka, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

Partai Golkar berkeyakinan bahwa KPK akan mengedepankan keadilan hukum, termasuk bagi Novanto.

Nama Ketua DPR RI Setya Novanto tidak disebut sebagai pihak yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP.

Dalam sidang putusan terhadap terdakwa, Irman dan Sugiharto, majelis hakim menyebut kedua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri itu melakukan korupsi bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini.

(baca: Berapa Jatah Setya Novanto dalam Proyek E-KTP?)

Kemudian, dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan calon peserta lelang.

Namun, majelis hakim mempertimbangkan pertemuan para terdakwa dengan Setya Novanto dalam merumuskan vonis bagi para terdakwa.

Dalam surat tuntutan, jaksa KPK meyakini bahwa Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar, ikut bersama-sama para terdakwa merencanakan dan mengatur korupsi e-KTP.

(baca: 10 Fakta Sidang soal Peran Setya Novanto dalam Kasus E-KTP)

Novanto merupakan tersangka keempat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Menurut KPK, Novanto melalui pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong juga ikut mengondisikan perusahaan yang menjadi pemenang lelang proyek e-KTP.

Proyek pengadaan e-KTP dimenangkan oleh konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI).

Konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.

Adapun proses penentuan pemenang lelang itu dikoordinasikan oleh Andi Narogong. Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun.

 

Kompas TV Lantas benarkah dirinya ikut terlibat dalam skandal proyek yang merugikan negara hingga 2,3 Triliun rupiah?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Nasional
Janji Objektif Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah: Tidak Menyalahkan yang Benar dan Membenarkan yang Salah

Janji Objektif Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah: Tidak Menyalahkan yang Benar dan Membenarkan yang Salah

Nasional
Febri Diansyah Sebut Ferdy Sambo Menyesal Emosional saat Pembunuhan Brigadir J

Febri Diansyah Sebut Ferdy Sambo Menyesal Emosional saat Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jelang Sidang Kasus Brigadir J, Sambo dan Istrinya Disebut Bakal Akui Kesalahannya

Jelang Sidang Kasus Brigadir J, Sambo dan Istrinya Disebut Bakal Akui Kesalahannya

Nasional
Momen Prabowo dan Kapolri Saling Beri Hormat hingga Berikan Pistol G2 Elite

Momen Prabowo dan Kapolri Saling Beri Hormat hingga Berikan Pistol G2 Elite

Nasional
UPDATE 28 September 2022: Bertambah 1.915, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.427.764

UPDATE 28 September 2022: Bertambah 1.915, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.427.764

Nasional
HP-nya Rusak Saat Kejar Rombongan Presiden, Sabrila Dapat Ganti dari Jokowi

HP-nya Rusak Saat Kejar Rombongan Presiden, Sabrila Dapat Ganti dari Jokowi

Nasional
Korupsi Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Pusako: Sanksi yang Diberikan Harus Extraordinary

Korupsi Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Pusako: Sanksi yang Diberikan Harus Extraordinary

Nasional
Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk Lengkap, Polri Siapkan Proses Pelimpahan Tahap II

Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk Lengkap, Polri Siapkan Proses Pelimpahan Tahap II

Nasional
Johanis Tanak Jadi Capim Terpilih KPK, Pimpinan Komisi III: Silakan Lapor Bohir Masing-masing

Johanis Tanak Jadi Capim Terpilih KPK, Pimpinan Komisi III: Silakan Lapor Bohir Masing-masing

Nasional
Deolipa Akan Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Atas Simpulan Kasus Brigadir J

Deolipa Akan Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Atas Simpulan Kasus Brigadir J

Nasional
Sekjen: Personel Pamdal DPR Sebagian Besar Titipan Anggota Dewan, Tak Terdidik Secara Militer

Sekjen: Personel Pamdal DPR Sebagian Besar Titipan Anggota Dewan, Tak Terdidik Secara Militer

Nasional
PKS Sebut Tak Diberi Ruang Pembuktian oleh MK soal Uji Materi 'Presidential Threshold'

PKS Sebut Tak Diberi Ruang Pembuktian oleh MK soal Uji Materi "Presidential Threshold"

Nasional
Batalnya Wacana Kompor Listrik, Ingat Lagi Kritik Mulan Jameela yang Dipuji Netizen

Batalnya Wacana Kompor Listrik, Ingat Lagi Kritik Mulan Jameela yang Dipuji Netizen

Nasional
 Senin Besok, Polri Akan Limpahkan Tahap II Ferdy Sambo dkk ke Kejagung

Senin Besok, Polri Akan Limpahkan Tahap II Ferdy Sambo dkk ke Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.