Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Golkar se-Indonesia Solid Dukung Novanto meski Tersangka

Kompas.com - 22/07/2017, 13:23 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar se-Indonesia menyatakan mendukung semua kebijakan yang diputuskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

DPD tetap solid mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum meski berstatus tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

"Kami mendukung seluruh poin yang ditetapkan DPP, karena sejalan dengan apa yang kami rapatkan tadi malam," ujar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (22/7/2017).

(baca: Dewan Pakar Golkar Dorong Novanto Tempuh Praperadilan Lawan KPK)

Menurut Ridwan, pada Jumat malam, ketua DPD Partai Golkar dari 32 provinsi menghadiri pertemuan dengan DPP Partai Golkar yang dihadiri oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Ketua Harian Nurdin Halid.

Agenda pertemuan itu sekaligus merespons dinamika politik terkait penetapan Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami minta dipertemukan langsung dengan Setya Novanto. Kami dengarkan secara seksama apa yang terjadi sesungguhnya," ujar Ridwan.

(baca: Golkar Tidak Cari Pengganti Setya Novanto karena Tak Ingin Pecah)

Dari pertemuan itu, DPD Partai Golkar menyepakati tiga hal. Pertama, DPD mendukung seluruh poin yang ditetapkan DPP.

Salah satunya, untuk tidak mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) memilih pemimpin baru.

Kedua, DPD akan mensosialisasikan keputusan DPP kepada semua jajaran pengurus Partai Golkar di tingkat bawah.

(baca: Pertahankan Novanto Ketum, Golkar Sudah Perhitungkan Konsekuensinya)

Ketiga, DPD mengimbau kepada DPP untuk segera membuat strategi pembelaan hukum bagi Setya Novanto.

Menurut Ridwan, kepemimpinan Novanto dan Sekjen Idrus Marham sudah terbukti keberhasilannya untuk internal Partai Golkar.

Di bawah kepemimpinan Novanto, Partai Golkar berhasil mendapatkan suara di atas 58 persen dalam pemilihan kepala daerah.

"Masalah hukum adalah perjalanan pribadi dia (Novanto). Kami ingin mempertahankan soliditas," kata Ridwan.

Kompas TV Partai Golkar Masih Kaji Surat Penetapan Tersangka Setnov
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Nasional
Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com