Melalui Balai Latihan Kerja, Kemnaker Harap Indonesia Tak Kalah Saing

SERANG, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2017 mencatat jumlah angkatan kerja nasional yang jumlahnya lebih dari 131 juta orang masih didominasi oleh lulusan pendidikan Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama.

Padahal, untuk menghadapi persaingan dunia kerja, mereka perlu mengasah kemampuan dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan masing-masing industri.

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dengan konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK).

Dengan konsep itu, balai-balai pelatihan kerja akan berperan langsung. Inilah yang dinilai dapat menjadi alternatif dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan global yang semakin ketat.  

“Lulusan BLK akan menjadi tenaga kerja yang tidak hanya kompeten dan berdaya saing tinggi tapi juga tersertifikasi sehingga cepat diserap industri,” kata Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Serang, Banten, Fauziah, Jumat (21/7/2017).

Saat ini BLK yang tersebar di seluruh Indonesi berjumlah 301. Sebanyak 17 BLK merupakan milik pemerintah pusat atau disebut BLK Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP).

Selebihnya adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Selain itu, langkah lain juga dilakukan oleh Kemnaker. Contohnya, terobosan melalui program Revitalisasi, Rebranding, dan Re-orientasi BLK (3R). Intinya, program ini berencana menjadikan semua BLK mampu menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya masif, tetapi juga fokus sesuai dengan kebutuhan industri.

Sejak awal tahun, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri memang fokus untuk pelatihan berbasis kompetensi. Ia telah menunjuk tiga Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) dalam program 3R tahap pertama.

Di antaranya, BBPLK Bekasi, BBPLK Bandung, dan BBPLK Serang. Sepengamatan Kompas.com saat melakukan kunjungan ke Serang, ada dua program pelatihan kerja yang sesuai dengan terobosan tersebut di BBPLK bersangkutan, yaitu teknik las dan teknik listrik.

“Peserta pelatihan kemudian akan diuji kompetensi sebagai bentuk pengesahan atas kompetensi yang ditempuh selama pelatihan,” tambah Fauziah

Bila lolos, mereka akan mendapat sertifikat dari Badan Nasional sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Salah seorang peserta teknik las asal Serang, Nanang, mengaku ikut partisipasi karena ingin meningkatkan kemampuannya.

"Sebelumnya saya kerja, ikut di sini gratis supaya bisa makin terampil lagi," kata Nanang yang sudah mengikuti pelatihan selama dua bulan.

Untk informasi, PBK bisa diikuti oleh siapapun. Artinya, pelatihan tak hanya dikhususkan bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun vokasi.

Ada tiga pilar utama yang menopang PBK. Pertama, untuk membangun Sumber Daya Manusia unggul berbasis kompetensi diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indoensia (SKKNI).

Kedua, PBK menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan di tempat kerja.

Lalu, pilar ketiga merupakan sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi, dan dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas.

Alasan lain yang mengharuskan BLK bergerak cepat adalah data rujukan dari BPS yang menyebutkan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan tingkat ekonomi ke-7 terbesar di dunia pada 2030. Syaratnya, memiliki 113 juta tenaga kerja terampil.

Sayangnya, Indonesia baru memiliki 57 juta orang tenaga kerja terampil. "Itu artinya Indonesia membutuhkan supply tenaga kerja terampil sebanyak 3,7 juta per-tahun,” lanjut Fauziah.

Nah, saat ini, kata Fauziah, BLK terus melakukan percepatan penyediaan tenaga kerja terampil dengan melibatkan dunia industri, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh buruh agar dapat mewujudkan hal tersebut.