Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Cara Paripurna DPR dalam Sahkan UU Pemilu dan Hak Angket KPK...

Kompas.com - 21/07/2017, 19:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana dan pemandangan berbeda terlihat dalam rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, pada Kamis (20/7/2017).

Dibandingkan dengan rapat paripurna lain, rapat kemarin dihadiri anggota DPR dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Tercatat 539 dari total 560 anggota DPR hadir dalam rapat yang menentukan "nasib" mereka pada Pemilu 2019.

Rapat yang dimulai Kamis (20/7/2017) siang pukul 11.05 WIB berlangsung panas begitu pimpinan rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon membukanya.

Rapat yang sedianya dijadwalkan untuk mengambil keputusan diawali dengan hujan interupsi terkait isu ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU tersebut.

Pemerintah sejak awal bersikeras agar presidential threshold berada di kisaran 20 persen perolehan kursi parlemen atau 25 persen perolehan suara nasional dengan alasan untuk memperkuat sistem presidensial.

Usulan pemerintah didukung oleh enam fraksi partai koalisi pemerintah yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB.

Sementara itu ada empat fraksi yakni PAN, Gerindra, PKS, dan Demokrat yang menginginkan agar presidential threshold dihapus alias 0 persen.

(Baca: Debat "Presidential Threshold" Mengerucut Dua Opsi, Akan Ada Kompromi?)

Menyikapi perbedaan tajam tersebut, pimpinan rapat terlihat akomodatif dengan mendengarkan satu per satu argumen perwakilan fraksi. Mulai dari yang bernada rendah hingga tinggi didengarkan dengan seksama oleh pimpinan DPR.

Anggota Fraksi Nasdem Taufiqulhadi misalnya, dengan keras menyatakan bahwa pihak yang menginginkan agar keputusan terkait lima isu krusial tidak diambil hari ini telah melanggar kesepakatan dan tak pernah mengikuti dinamika pembahasan RUU Pemilu.

Argumen tersebut dibalas oleh pihak penentang yang menginginkan agar presidential threshold 0 persen, yakni Gerindra.

"Kalau mau menggunakan presidential threshold, pertanyaannya mau menggunakan yang mana? Karena yang 2014 sudah digunakan Gerindra saat mencalonkan Pak Prabowo (Subianto) dan PDI-P mencalonkan Pak Jokowi," ujar Muzani.

"Apakah kita mau menggunakan tiket yang telah kita robek yang telah kita gunakan di pertunjukan demokrasi sebelumnya," kata dia.

(Baca: Gerindra Tak Ingin Ada "Voting" Terkait RUU Pemilu)

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com