Kompas.com - 21/07/2017, 15:38 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Anda akan disambut dengan sebuah baliho besar.

Dalam baliho itu, terdapat foto Presiden Joko Widodo, berdampingan dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Fahd A Rafiq.

Foto Jokowi yang tersenyum dengan menggunakan jas dan peci, dibuat paling besar dan berada di sisi paling kanan baliho.

Foto Setya Novanto yang mengenakan jas Partai Golkar berada di tengah. Sementara, foto Fahd yang menggunakan seragam AMPG berada di sisi kanan.

Baliho itu bertuliskan "Pengajian Kebangsaan Menangkal Perang Upaya Penguatan Ideologi Pancasila".

Baliho itu adalah ajakan untuk menghadiri diskusi yang dilaksanakan di DPP Partai Golkar tiap dua minggu sekali.

Menariknya, dua tokoh Golkar yang mendampingi Jokowi di baliho tersebut, saat ini berstatus sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.

(baca: Jokowi: Saya Tidak Komentar Dulu Ya, untuk Masalah Pak Setya Novanto)

Novanto baru-baru ini ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Novanto diduga terlibat mengatur anggaran proyek yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 Triliun tersebut.

Sementara, Fahd saat ini sudah ditahan oleh KPK. Fahd ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap terlibat bersama-sama melakukan korupsi dalam pengadaan kitab suci Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS.

(baca: Fahd Didakwa Terima Rp 3,4 Miliar dalam Korupsi Pengadaan Al Quran)

Fahd juga pernah terjerat kasus yang berkaitan dengan bantuan pengalokasian anggaran di bidang infrastruktur (DPID) tahun anggaran 2011untuk tiga wilayah Kabupaten di Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah.

Saat itu, Fahd divonis penjara oleh Pengadilan Tipikor 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Beban bagi Jokowi

Soal publikasi yang turut menampilkan wajah Jokowi, memang adalah instruksi dari Setya Novanto kepada seluruh kader Golkar di Indonesia.

(baca: Setya Novanto Minta Kader Golkar Pasang Foto Jokowi sebagai Capres Mulai Sekarang)

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, yang memutuskan dukungan ke Jokowi dalam pilpres 2019.

"Untuk mendukung pencalonan Pak Jokowi, pasang gambar, pasang foto di baliho, spanduk billboard,” ujar Novanto di Kantor DPP Partai Golkar, Agustus tahun lalu.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, status tersangka Setya Novanto bisa menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi.

(baca: Generasi Muda Golkar Kritik Keputusan DPP yang Pertahankan Novanto)

Apalagi jika poster yang menampilkan wajah Jokowi dan Novanto dipasang di berbagai tempat.

"Saya kira ini punya dampak negatif bagi popularitas Jokowi juga. Jokowi akan dianggap tak punya komitmen pemberantasan korupsi," kata Syamsudin.

Syamsuddin menyarankan agar Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Partai Golkar atau pun sebagai Ketua DPR.

Syamsudin menilai, Jokowi sebagai presiden yang didukung Golkar berhak untuk memberikan masukan agar Novanto segera mundur dari jabatannya.

"Memang sebaiknya (Jokowi) tidak ikut campur, tapi bisa memberi warning juga secara tidak langsung ya," kata dia.

Kompas TV Partai Golkar Masih Kaji Surat Penetapan Tersangka Setnov
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Nasional
Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Nasional
Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Nasional
Permohonan Turunkan 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Permohonan Turunkan "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Nasional
Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Nasional
Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Nasional
Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Nasional
Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Nasional
KDRT Bukan Kejahatan Biasa

KDRT Bukan Kejahatan Biasa

Nasional
Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Nasional
Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Nasional
Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.