Pengamat: Koalisi Pendukung Jokowi-JK Belum Sepenuh Hati

Kompas.com - 21/07/2017, 12:51 WIB
Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraPeneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik LIPI Siti Zuhro berpendapat, koalisi partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum sepenuh hati.

Menurut dia, hal itu terlihat dengan adanya partai politik yang 'mbalelo' dan berbeda sikap dengan pemerintah terkait RUU Pemilu dan Perppu 2/2017 tentang Ormas.

"Prinsipnya, berkoalisi itu harus sepenuh hati, meskipun ya itu merupakan koalisi politik. Ini yang secara umum belum terbangun," ujar Siti, kepada Kompas.com, Jumat (21/7/2017).

Koalisi setengah hati itu dinilainya karena tak terbangunnya format dan ukuran-ukuran koalisi pendukung Jokowi-JK.


Ukuran koalisi, misalnya, kesamaan ideologi partai, platform, visi misi partai atau 'chemistry' antara para ketua umum partai politik dengan presiden dan wakil presiden.

"Ketidakjelasan itu membuat pelembagaan koalisi partai tak terjadi," ujar Siti.

Baca: Berbeda dengan Koalisi Pemerintah, PAN Putuskan "Walk Out"

"Nah, dampaknya apa? Koalisi cenderung fragile, bersifat tentatif, mudah pecah dan bubar," lanjut dia.

Ketika kepentingan partai politik tidak terakomodasi, maka kekecewaan dan ketidakpuasan akan muncul.

Apalagi, faktor komunikasi, transparansi dan sinergi internal koalisi yang tidak terawat semakin riskan memunculkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan antarpartai koalisi.

Jika hal itu terjadi di antara partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK, maka situasinya sama seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Hal ini bisa dilihat sejak eranya SBY ternyata sampai saat ini masih terjadi," ujar Siti.

Pada rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu, Partai Amanat Nasional 

memutuskan tidak mengikuti proses pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang diambil melalui voting.

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menyatakan tidak ikut dan tak akan bertanggung jawab terhadap hasil dari voting kelima isu krusial, terutama presidential threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU Pemilu.

Sikap PAN ini berbeda dengan mitra koalisi pemerintah lainnya tetap bertahan di dalam ruang rapat paripurna DPR.

PAN melakukan aksi walk out bersama Fraksi Gerindra, Demokrat, dan PKS. 

Kompas TV Isu Reshuffle Kabinet Berembus (Bag 2)

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X