Baru Dibuka, Rapat Paripurna RUU Pemilu Langsung Ricuh

Kompas.com - 20/07/2017, 23:44 WIB
suasana rapat paripurna yang sempat ricuh Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comsuasana rapat paripurna yang sempat ricuh
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Kamis (20/7/2017) kembali dibuka pukul 22.30 WIB setelah diskors sejak pukul 14.00 WIB.

Awalnya masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya setelah melakukan lobi. Keenam fraksi yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB menginginkan agar malam ini dilakukan voting terkait lima isu krusial termasuk presidential threshold.

Namun, tiga fraksi lainnya yakni PKS, Gerindra, dan PAN menginginkan agar isu presidential threshold diputuskan Senin (24/7/2017).

Sedangkan ketiganya bersepakat empat isu krusial lainnya yakni parliamentary threshold, sistem pemilu, metode konversi suara, dan jumlah suara perdaerah pemilihan bisa diputuskan malam ini.

Sementara itu, Partai Demokrat mempersilakan keputusan terkait lima isu krusial dilakukan malam ini meskipun mereka tak akan bertanggungjawab dengan hasil voting tersebut.

"Sebab kami memandang isu presidential threshold secara prinsipil dan tak bisa ditawar," ujar Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto.

Namun setelah pandangan fraksi itu, sejumlah anggota dewan langsung menyatakan interupsi. Saling interupsi kemudian tak terhindarkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beberapa mempersoalkan sikap pimpinan yang terkesan mengulur waktu. Diketahui, pada rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Fadli Zon.

Fadli dianggap berpihak dengan memberikan kesempatan kepada PAN untuk interupsi. Padahal, hasil lobi sudah menyepakati agar rapa paripurna segera voting untuk menentukan apakah rapat paripurna memutuskan RUU Pemilu malam ini atau ditunda Senin.

"Usaha boleh tapi kalau sudah keputusan lobi ya harus dihormati dan dijalankan," kata Akbar Faisal.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Desember: Sebaran 278 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Paling Tinggi

UPDATE 1 Desember: Sebaran 278 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Paling Tinggi

Nasional
Mensos: Teknologi Bisa Kurangi Ketergantungan Penyandang Disabilitas dengan Orang Lain

Mensos: Teknologi Bisa Kurangi Ketergantungan Penyandang Disabilitas dengan Orang Lain

Nasional
KPK Telusuri Aliran Uang Terkait Lelang Pengadaan 'Six Roll Mill' di Pabrik Gula Djatiroto

KPK Telusuri Aliran Uang Terkait Lelang Pengadaan "Six Roll Mill" di Pabrik Gula Djatiroto

Nasional
Dikunjungi KSAD, Kapolri: Diskusikan Sinergitas dan Soliditas

Dikunjungi KSAD, Kapolri: Diskusikan Sinergitas dan Soliditas

Nasional
Varian Omicron di Afsel Ada Kaitan dengan ODHA, Kemenkes: Kasus Covid-19 Pengidap AIDS di RI Rendah

Varian Omicron di Afsel Ada Kaitan dengan ODHA, Kemenkes: Kasus Covid-19 Pengidap AIDS di RI Rendah

Nasional
UPDATE 1 Desember: Bertambah 307, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.964

UPDATE 1 Desember: Bertambah 307, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.964

Nasional
Muncul Varian Omicron, Apakah Vaksin Booster Urgen? Ini Kata Kemenkes

Muncul Varian Omicron, Apakah Vaksin Booster Urgen? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
UPDATE 1 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,34 Persen dari Target

UPDATE 1 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,34 Persen dari Target

Nasional
Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

Nasional
Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

Nasional
Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan 'Desa Antikorupsi'

Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan "Desa Antikorupsi"

Nasional
HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

Nasional
Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Nasional
Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.