Pergantian Kapolda Metro Jaya, Irjen Iriawan Jadi Asops Kapolri

Kompas.com - 20/07/2017, 20:08 WIB
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan memberikan keterangan terkait pengembangan kasus satu ton sabu, di salah Hotel Cirebon, usai melantik Perbakin, Jumat (14/7/2017). Iriawan menyampaikan satu pelaku yang kabur sudah berhasil ditangkap Kamis malam tak jauh dari lokasi awal. KOMPAS.com/ Muhamad Syahri RomdhonKapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan memberikan keterangan terkait pengembangan kasus satu ton sabu, di salah Hotel Cirebon, usai melantik Perbakin, Jumat (14/7/2017). Iriawan menyampaikan satu pelaku yang kabur sudah berhasil ditangkap Kamis malam tak jauh dari lokasi awal.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian merombak sejumlah jabatan strategis Polri melalui telegram rahasia nomor ST/1768/VII/2017 tertanggal 20 Juli 2017.

Dalam telegram terdapat 51 anggota Polri yang dimutasi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto membenarkan soal telegram tersebut.

Salah satu yang dimutasi yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan. Ia dimutasi menjadi Asisten Operasional Kapolri menggantikan Irjen Unggung Cahyono.

Iriawan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya selama 10 bulan sejak 16 September 2016. Posisi Iriawan akan digantikan oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Idham Azis.

Brigjen Pol Martuani Sormin yang sebelumnya Kapolda Papua Barat digeser menggantikan Idham.

Sementara itu, Brigjen Pol Rudolf Alberth Rodja yang sebelumnya Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri dimutasi menjadi Kapolda Papua Barat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Nasional
AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X