Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tetap Ketua DPR, Novanto Dinilai Coreng Agenda Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 19/07/2017, 16:49 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mendesak Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR RI, pasca-penetapan Novanto sebagai tersangka dalam kasus KTP Elektronik (E-KTP).

Doli mengatakan, status tersangka yang disandang oleh ketua DPR akan berpengaruh pada kerja-kerja DPR dan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, serta mencoreng citra keduanya.

"Kami meminta agar Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR RI. Pergantian kepemimpinan ini adalah bagian dari mendukung kerja pemerintah Jokowi-JK," ujar Doli saat menggelar konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Selain itu, Doli juga beralasan mundurnya Novanto sebagai ketua DPR agar lembaga negara tersebut dapat bebas dan tidak terbawa oleh kepentingan pribadi. Secara khusus, terkait upaya Novanto dalam menghadapi sangkaan keterlibatannya dalam kasus korupsi e-KTP.

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan DPR kembali diperalat untuk melindungi kepentingan pribadi Novanto dan lolos dari jeratan KPK.

"Sangat tidak menutup kemungkinan institusi DPR kembali diperalat untuk melindungi kepentingan individu," kata Doli.

Hal senada juga diungkapkan oleh Samsul Hidayat, salah seorang anggota GMPG. Menurut Samsul, penetapan tersangka ketua DPR RI telah mencoreng citra pemerintah Jokowi-JK.

"Jika tidak mundur, justru akan mencoreng pemerintahan dalam agenda memberantas pemberantasan korupsi dan memperburuk citra Partai Golkar. Kami mendukung kinerja pemerintah memberantas korupsi," ujar Samsul.

(Baca juga: Jokowi Hormati Langkah KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka)

 

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Dia diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

(Baca: KPK: Korupsi E-KTP, Setya Novanto Rugikan Negara Rp 2,3 Triliun)

Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya menyatakan bahwa Novanto tetap akan menjabat sebagai ketua DPR meski terjerat kasus korupsi.

Pimpinan DPR, menurut Fadli, melihat aturan ini diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Menkominfo Ancam Tutup Telegram jika Surat Peringatan Ketiga Tidak Digubris

Menkominfo Ancam Tutup Telegram jika Surat Peringatan Ketiga Tidak Digubris

Nasional
Polri Ungkap Ayah Eki Pernah Diperiksa Propam, tapi Tak Langgar Aturan

Polri Ungkap Ayah Eki Pernah Diperiksa Propam, tapi Tak Langgar Aturan

Nasional
Menko Polhukam Ungkap Modus Jual-Beli Rekening Judi Online, Masuk ke Desa-desa

Menko Polhukam Ungkap Modus Jual-Beli Rekening Judi Online, Masuk ke Desa-desa

Nasional
Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Nasional
Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Nasional
Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Nasional
Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Nasional
BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

Nasional
Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Nasional
PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

Nasional
Menko Polhukam: Pimpinan TNI-Polri Sudah Tahu Daftar Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Menko Polhukam: Pimpinan TNI-Polri Sudah Tahu Daftar Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
SYL: Saya Tak Pernah Perintahkan Kumpulkan Uang

SYL: Saya Tak Pernah Perintahkan Kumpulkan Uang

Nasional
Tanggal 22 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com