Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Susi Permudah Nelayan Dapat Alat Pengganti Cantrang

Kompas.com - 19/07/2017, 12:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempermudah para nelayan mendapatkan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan pengganti cantrang.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memanggil Susi, bersama Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri Perhubungan Budi Karya, Selasa (18/7/2017) kemarin.

"Intinya Pak Presiden minta agar pergantian cantrang dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, itu selama masa perpanjangan sampai Desember 2017, harus dipastikan itu terlaksana," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

 

(baca: Menteri Susi: Yang Saya Lakukan Ganggu Kenyamanan Peraup Untung Besar)

Teten mengatakan, pemerintah memang telah memperpanjang masa izin penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan hingga akhir tahun ini.

Namun, menurut dia, sebagian nelayan masih berdemo karena merasa kesulitan untuk mengganti alat penangkap cantrang tersebut.

(baca: Susi Pudjiastuti Digoyang Cantrang...)

Sebab, banyak prosedur yang harus dilewati untuk bisa mendapat alat pengganti cantrang itu, mulai dari pengukuran kapal, perizinan, hingga mekanisme pembiayaan.

"Tiga hal itu yang membuat nelayan atau pemilik kapal kesulitan menjalankan kebijakan kementerian KKP soal pelarangan cantrang. Jadi itu harus dipermudah, sehingga dipastikan gejolak nelayan tuntas," ucap Teten.

Sementara, sampai masa perpanjangan 31 Desember 2017, Presiden juga memastikan pihak kepolisian atau pun TNI AL tidak menindak para nelayan yang menggunakan cantrang.

Teten meyakini, apabila Susi menjalankan instruksi yang sudah disampaikan Presiden, maka tidak akan ada lagi aksi protes yang dilakukan para nelayan.

"Diharapkan tidak ada demo lagi yang berkaitan alat tangkap cantrang," kata dia.

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan Amicus Curiae, Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan Amicus Curiae, Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com