Jokowi Minta Susi Permudah Nelayan Dapat Alat Pengganti Cantrang

Kompas.com - 19/07/2017, 12:14 WIB
Menteri KKP Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers Senin (10/7/2017) Dok KKPMenteri KKP Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers Senin (10/7/2017)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempermudah para nelayan mendapatkan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan pengganti cantrang.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memanggil Susi, bersama Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri Perhubungan Budi Karya, Selasa (18/7/2017) kemarin.

"Intinya Pak Presiden minta agar pergantian cantrang dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, itu selama masa perpanjangan sampai Desember 2017, harus dipastikan itu terlaksana," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

 

(baca: Menteri Susi: Yang Saya Lakukan Ganggu Kenyamanan Peraup Untung Besar)

Teten mengatakan, pemerintah memang telah memperpanjang masa izin penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan hingga akhir tahun ini.

Namun, menurut dia, sebagian nelayan masih berdemo karena merasa kesulitan untuk mengganti alat penangkap cantrang tersebut.

(baca: Susi Pudjiastuti Digoyang Cantrang...)

Sebab, banyak prosedur yang harus dilewati untuk bisa mendapat alat pengganti cantrang itu, mulai dari pengukuran kapal, perizinan, hingga mekanisme pembiayaan.

"Tiga hal itu yang membuat nelayan atau pemilik kapal kesulitan menjalankan kebijakan kementerian KKP soal pelarangan cantrang. Jadi itu harus dipermudah, sehingga dipastikan gejolak nelayan tuntas," ucap Teten.

Sementara, sampai masa perpanjangan 31 Desember 2017, Presiden juga memastikan pihak kepolisian atau pun TNI AL tidak menindak para nelayan yang menggunakan cantrang.

Teten meyakini, apabila Susi menjalankan instruksi yang sudah disampaikan Presiden, maka tidak akan ada lagi aksi protes yang dilakukan para nelayan.

"Diharapkan tidak ada demo lagi yang berkaitan alat tangkap cantrang," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X