Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Susi Permudah Nelayan Dapat Alat Pengganti Cantrang

Kompas.com - 19/07/2017, 12:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempermudah para nelayan mendapatkan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan pengganti cantrang.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memanggil Susi, bersama Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri Perhubungan Budi Karya, Selasa (18/7/2017) kemarin.

"Intinya Pak Presiden minta agar pergantian cantrang dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, itu selama masa perpanjangan sampai Desember 2017, harus dipastikan itu terlaksana," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

 

(baca: Menteri Susi: Yang Saya Lakukan Ganggu Kenyamanan Peraup Untung Besar)

Teten mengatakan, pemerintah memang telah memperpanjang masa izin penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan hingga akhir tahun ini.

Namun, menurut dia, sebagian nelayan masih berdemo karena merasa kesulitan untuk mengganti alat penangkap cantrang tersebut.

(baca: Susi Pudjiastuti Digoyang Cantrang...)

Sebab, banyak prosedur yang harus dilewati untuk bisa mendapat alat pengganti cantrang itu, mulai dari pengukuran kapal, perizinan, hingga mekanisme pembiayaan.

"Tiga hal itu yang membuat nelayan atau pemilik kapal kesulitan menjalankan kebijakan kementerian KKP soal pelarangan cantrang. Jadi itu harus dipermudah, sehingga dipastikan gejolak nelayan tuntas," ucap Teten.

Sementara, sampai masa perpanjangan 31 Desember 2017, Presiden juga memastikan pihak kepolisian atau pun TNI AL tidak menindak para nelayan yang menggunakan cantrang.

Teten meyakini, apabila Susi menjalankan instruksi yang sudah disampaikan Presiden, maka tidak akan ada lagi aksi protes yang dilakukan para nelayan.

"Diharapkan tidak ada demo lagi yang berkaitan alat tangkap cantrang," kata dia.

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com