Jokowi Minta Susi Permudah Nelayan Dapat Alat Pengganti Cantrang

Kompas.com - 19/07/2017, 12:14 WIB
Menteri KKP Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers Senin (10/7/2017) Dok KKPMenteri KKP Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers Senin (10/7/2017)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempermudah para nelayan mendapatkan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan pengganti cantrang.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memanggil Susi, bersama Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri Perhubungan Budi Karya, Selasa (18/7/2017) kemarin.

"Intinya Pak Presiden minta agar pergantian cantrang dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, itu selama masa perpanjangan sampai Desember 2017, harus dipastikan itu terlaksana," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

 

(baca: Menteri Susi: Yang Saya Lakukan Ganggu Kenyamanan Peraup Untung Besar)

Teten mengatakan, pemerintah memang telah memperpanjang masa izin penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan hingga akhir tahun ini.

Namun, menurut dia, sebagian nelayan masih berdemo karena merasa kesulitan untuk mengganti alat penangkap cantrang tersebut.

(baca: Susi Pudjiastuti Digoyang Cantrang...)

Sebab, banyak prosedur yang harus dilewati untuk bisa mendapat alat pengganti cantrang itu, mulai dari pengukuran kapal, perizinan, hingga mekanisme pembiayaan.

"Tiga hal itu yang membuat nelayan atau pemilik kapal kesulitan menjalankan kebijakan kementerian KKP soal pelarangan cantrang. Jadi itu harus dipermudah, sehingga dipastikan gejolak nelayan tuntas," ucap Teten.

Sementara, sampai masa perpanjangan 31 Desember 2017, Presiden juga memastikan pihak kepolisian atau pun TNI AL tidak menindak para nelayan yang menggunakan cantrang.

Teten meyakini, apabila Susi menjalankan instruksi yang sudah disampaikan Presiden, maka tidak akan ada lagi aksi protes yang dilakukan para nelayan.

"Diharapkan tidak ada demo lagi yang berkaitan alat tangkap cantrang," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AD Kukuhkan 221 Anggota Kowad Prasis Dikmaba

TNI AD Kukuhkan 221 Anggota Kowad Prasis Dikmaba

Nasional
Mahfud MD: Siapa yang Bunuh 6 Laskar FPI, Kita Buka di Pengadilan

Mahfud MD: Siapa yang Bunuh 6 Laskar FPI, Kita Buka di Pengadilan

Nasional
Besok, Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Unlawful Killing terhadap Laskar FPI

Besok, Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Unlawful Killing terhadap Laskar FPI

Nasional
Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Nasional
Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Nasional
Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Nasional
KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

Nasional
TP3 Yakin Penembakan FPI Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Ada 3 Syaratnya

TP3 Yakin Penembakan FPI Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Ada 3 Syaratnya

Nasional
BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

Nasional
Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Nasional
BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Nasional
Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Nasional
Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X