Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Terpopuler KOMPAS.com: Jokowi Tak Butuh Popularitas dan Rencana Pembunuhan Ahok

Kompas.com - 19/07/2017, 07:39 WIB
Ana Shofiana Syatiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita terpopuler Kompas.com, Rabu (19/7/2017) ini, mengenai pernyataan Buya Syafi'i yang menyebut Jokowi tak butuh popularitas. Selain itu, masih dari dibekukannya Telegram, terungkap bahwa ada rencana pembunuhan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta.

Berikut berita terpopuler Kompas.com yang layak anda baca:

1. Jokowi tak butuh popularitas

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Mall Pakukang Makassar dan diserbu pengunjung untuk bersalaman dan berswafoto, Rabu (12/7/2017) malam.KOMPAS.com/Hendra Cipto Presiden Joko Widodo berkunjung ke Mall Pakukang Makassar dan diserbu pengunjung untuk bersalaman dan berswafoto, Rabu (12/7/2017) malam.
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi sorotan karena sejumlah kebijakannya menuai kontroversi publik.

Salah satu yang paling 'gaduh' adalah diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah bersikeras bahwa Perppu itu untuk menjaga ideologi Pancasila dan persatuan bangsa.

Sementara, ada yang menilai bahwa Perppu tersebut rentan akan penyalahgunaan kekuasaan.

Presiden Joko Widodo sendiri menyadari kegaduhan tersebut berpotensi menurunkan popularitasnya. Baca selengkapnya di sini.

 

2. Sanksi untuk sembilan siswa pelaku bullying

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat Sujadi mengatakan, pihaknya tengah memproses pengeluaran sembilan siswa SD dan SMP di Jakarta Pusat terkait perundungan ( bullying) di Thamrin City.

"Sudah diputuskan dikembalikan ke orangtuanya. Secepatnya, minggu inilah," kata Sujadi ditemui di SMPN 273 Jakarta, Senin (17/7/2017).

Sujadi mengatakan, sanksi pengeluaran siswa itu sudah sesuai dengan tata tertib sekolah. Orangtua dari kesembilan siswa itu pun diakui Sujadi sudah menerima sanksi ini.

"Sudah ada pernyataan dari orangtua siap menerima apabila itu sanksi sudah diberikan oleh sekolah," ujarnya. Baca selengkapnya di sini.

 

3. Ucapan Menhan untuk WNI pengikut ISIS

Menteri Pertahanan RI Ryamizad Ryacudu.KOMPAS.com/ SRI LESTARI Menteri Pertahanan RI Ryamizad Ryacudu.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berkeras ratusan warga negara Indonesia yang dideportasi karena terlibat ISIS. Ryamizard berpendapat, lebih baik mereka tidak usah kembali ke Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com