Ketua MKD DPR: Kami Tak Bisa Memproses Setya Novanto Secara Etik

Kompas.com - 19/07/2017, 07:25 WIB
Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraAnggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR RI mengaku tak bisa memproses etik Ketua DPR Setya Novanto yang kini telah berstatus tersangka.

MKD tak bisa memproses Novanto jika tak ada aduan terkait hal itu.

Pasca-penetapan tersangka terhadap Novanto, sejumlah pihak meminta agar MKD memprosesnya secara etik karena dianggap mencoreng marwah dan kehormatan DPR RI.

Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR, anggota DPR yang berstatus tersangka karena suatu kasus hukum belum bisa diberhentikan sebelum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca: Lesunya Setya Novanto Saat Pimpin Rapat Golkar...

Akan tetapi, anggota DPR bisa diberhentikan sementara jika didakwa dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

"Masalah Pak Novanto itu, soal kode etiknya, ini kan sudah masuk proses hukum ya. Biasanya kalau ada putusan hukumnya, pasti ada etiknya," kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Selasa (18/7/2017).

Periode lalu

MKD tak dapat memproses Novanto secara etik karena yang dituduhkan tak dilakukan pada periode DPR saat ini.

Dalam kasus e-KTP, dugaan keterlibatan Novanto saat ia menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar pada periode lalu.

"Kami kan per periodik, pelanggaran (masa) lalu enggak bisa kami proses sekarang. Kami kan memproses pelanggaran etik yang dilakukan pada saat ini," kata Dasco.

"Yang lalu-lalu kan kami enggak ngerti. Ini pelanggaran etikanya, lho ya. Kalau pelanggaran hukum bisa ke polisi," lanjut politisi Partai Gerindra itu.

Baca: Setya Novanto: Duit Rp 574 Miliar Bawanya Pakai Apa?

KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi.

Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Jaksa KPK sebelumnya meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.  

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AS Setujui Penjualan 8 Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Nasional
Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Nasional
Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X