Setelah Undang Mahfud MD, Pansus Hak Angket KPK Tetap Jalan

Kompas.com - 19/07/2017, 05:05 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berjalan, meski sudah mengundang Pakar Tata Hukum Negara Mahfud MD, Selasa (18/7/2017).

Mahfud dalam memberikan keterangannya sebagai ahli menegaskan bahwa dirinya tetap berpandangan bahwa KPK tak bisa menjadi objek hak angket.

"Kami memutuskan bahwa hak angket ini tetap berjalan, tidak ada pengaruh sama sekali karena itu ( pansus angket KPK) tidak ditolak oleh Profesor Mahfud," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Mahfud dalam paparannya dan sesi pendalaman menjelaskan alasan KPK tak dapat menjadi objek hak angket. Salah satunya karena KPK tak dikategorikan sebagai pihak pemerintah atau eksekutif. Sedangkan hak angket dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah.

(Baca: Di Forum Pansus, Mahfud MD Jelaskan Alasan KPK Tak Bisa Diawasi Angket)

Taufiqulhadi menilai pandangan Mahfud sebagai pandangan yang positif namun pansus beberapa waktu lalu juga sudah meminta pendapat kepada beberapa ahli lainnya. Salah satunya Pakar Tata Hukum Negara Yusril Ihza Mahendra.

Dalam paparannya, Yusril menjelaskan alasan KPK dapat menjadi objek hak angket. Pansus, pada akhirnya memilih pandangan Yusril sebagai landasan kerja.

"Persepktif yang berbeda. Sama-sama kuat. Nah kami dari DPR harus memilih. Tidak bisa berada tidak jelas di tengah-tengah karena ini lembaga politik harus memilih salah satu," ucap Taufiqulhadi.

(Baca: Kasus E-KTP, Pansus Angket KPK, dan Setya Novanto Tersangka...)

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APTHN-HAN), Mahfud MD sebelumnya menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa diawasi menggunakan hak angket.

Sejumlah alasan melatarinya. Pertama, menurut konstitusi dan tata hukum Indonesia, pemerintah selalu mengacu pada arti sempit, yakni lembaga eksekutif. Di samping itu, ada sejumlah putusan MK bahwa KPK bukan lah pemerintah.

Ia menyebutkan putusan MK No. 12,16,19, tahun 2006 menyebutkan bahwa teori trias politika sudah usang dan tak ada lagi. Sedangkan trias politika tak ada di Indonesia.

"Halaman 269 menyebut KPK bukan bagian pemerintah ini keputsan MK. KPK itu bukan bagian pemerintah tapi bertugas dan berwenang dalam hal kaitan kekuasaan kehakiman," tuturnya.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Ada 150 Klaster Covid-19 di Jawa Barat, Permukiman Paling Banyak

Satgas: Ada 150 Klaster Covid-19 di Jawa Barat, Permukiman Paling Banyak

Nasional
Terima Bintang Tanda Jasa dari Presiden, Fadli Zon: Ini Kehormatan...

Terima Bintang Tanda Jasa dari Presiden, Fadli Zon: Ini Kehormatan...

Nasional
Polri Janji Dalami Saksi yang Diduga Terkait Kasus Djoko Tjandra

Polri Janji Dalami Saksi yang Diduga Terkait Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Kasus Pelarian Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dipanggil Bareskrim Besok

Kasus Pelarian Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dipanggil Bareskrim Besok

Nasional
Penerima Bertambah, Anggaran Bantuan Karyawan Naik Jadi Rp 37,7 Triliun

Penerima Bertambah, Anggaran Bantuan Karyawan Naik Jadi Rp 37,7 Triliun

Nasional
Wali Kota Banjarbaru Meninggal Akibat Covid-19, Mendagri Ucapkan Belasungkawa

Wali Kota Banjarbaru Meninggal Akibat Covid-19, Mendagri Ucapkan Belasungkawa

Nasional
ELSAM Dorong Dibentuk Lembaga Independen dalam RUU PDP

ELSAM Dorong Dibentuk Lembaga Independen dalam RUU PDP

Nasional
Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lusa

Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lusa

Nasional
Penanganan Covid-19 Dinilai Baik, Jawa Barat Diminta Tetap Waspada

Penanganan Covid-19 Dinilai Baik, Jawa Barat Diminta Tetap Waspada

Nasional
Kominfo: RUU PDP Akan Jadi Kerangka Regulasi soal Perlindungan Data Pribadi

Kominfo: RUU PDP Akan Jadi Kerangka Regulasi soal Perlindungan Data Pribadi

Nasional
KPK Tunggu Undangan Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra dari Bareskrim

KPK Tunggu Undangan Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra dari Bareskrim

Nasional
PDI-P Usulkan RUU Perlindungan Data Pribadi Atur Pembentukan Otoritas Pengawas Independen

PDI-P Usulkan RUU Perlindungan Data Pribadi Atur Pembentukan Otoritas Pengawas Independen

Nasional
Satgas: Persentase Kematian Covid-19 di Jabar Kecil, di Bawah Nasional dan Dunia

Satgas: Persentase Kematian Covid-19 di Jabar Kecil, di Bawah Nasional dan Dunia

Nasional
Data Rampung, Ada 15,7 Juta Karyawan yang Dapat Bantuan Pemerintah

Data Rampung, Ada 15,7 Juta Karyawan yang Dapat Bantuan Pemerintah

Nasional
RUU Cipta Kerja Ancam Keluarga Petani, Ini Selengkapnya...

RUU Cipta Kerja Ancam Keluarga Petani, Ini Selengkapnya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X