Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbeda dengan Menhan, Puan Anggap WNI yang Bergabung ISIS Perlu Dibina

Kompas.com - 18/07/2017, 19:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berbeda sikap dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait ratusan WNI yang terafiliasi ISIS dan dideportasi ke Indonesia oleh pemerintah Turki.

Jika Ryamizard berpendapat lebih baik ratusan WNI itu tidak kembali lagi ke tanah air, Puan malah berpendapat sebaliknya.

Menurut Puan, mereka tetap warga negara Indonesia yang harus tetap dijamin kehidupannya.

Puan sendiri telah menginstruksikan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Suhardi Alius untuk menempatkan ratusan WNI tersebut di tempat karantina terlebih dahulu untuk dilaksanakan program deradikalisasi.

"Sebagian mereka sudah masuk ke balai deradikalisasi miliknya Kemensos. Diberikan pendidikan karakter, Pancasila dan agama yang sesuai di Indonesia," ujar Puan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

(Baca: Pemerintah Harus Lindungi WNI yang Ditangkap di Turki Atas Dugaan Terlibat ISIS )

Puan tidak menjelaskan secara rinci soal apa saja materi yang bakal diberikan kepada WNI dari Turki yang diduga kuat terafiliasi ISIS tersebut. Ia juga tidak menjelaskan berapa lama mereka berada di balai deradikalisasi.

Namun, Puan juga telah berkomunikasi dengan para kepala daerah tempat mereka berasal. Puan meminta agar kepala daerah bersiap-siap untuk menerima para deportan setelah mereka selesai menjalani program deradikalisasi. Dengan begitu, hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia akan tetap terpenuhi ketika pulang ke kampung halaman.

"Kalau dukungan kepala daerah tempat mereka berasal, itu juga harus bisa merangkul. Tapi kalau mereka tidak mau dan tidak bisa kembali ke tempat asalnya, kita minta mereka berbaur ke satu daerah yang menerima dan mereka mau," ujar Puan.

Kata Ryamizard

Diberitakan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersikap keras terhadap ratusan warga negara Indonesia yang dideportasi karena terlibat ISIS. Ia berpendapat, lebih baik mereka tidak usah kembali ke Indonesia.

(Baca: Menhan: Enggak Usah Balik, Berjuang Saja Sampai Mati di Sana)

"Enggak usah balik lagilah. Kalau mau berjuang, ya berjuang saja di sana sampai mati," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/7/2017).

"Daripada ngerepotin, biarin sajalah di sana," lanjut dia.

Soal alasan mereka kembali, yakni ingin menikah dan sebagainya, Ryamizard tidak menerima alasan tersebut. Menurut dia, alasan itu bersifat dicari-cari. "Alasan itu alasan klasik," ujar dia.

Diketahui, pemerintah Turki mendeportasi 152 WNI yang diduga kuat berafiliasi pada ISIS. Tidak hanya 152 itu saja, WNI juga menangkap 435 WNI yang terlibat ISIS. Sebanyak 435 WNI itu direncanakan juga akan dipulangkan ke tanah air.

Kompas TV Mereka menghadapi ancaman dari warga sipil anti ISIS.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com