Berbeda dengan Menhan, Puan Anggap WNI yang Bergabung ISIS Perlu Dibina

Kompas.com - 18/07/2017, 19:54 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menko PMK Puan Maharani. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA, KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZESMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menko PMK Puan Maharani.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berbeda sikap dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait ratusan WNI yang terafiliasi ISIS dan dideportasi ke Indonesia oleh pemerintah Turki.

Jika Ryamizard berpendapat lebih baik ratusan WNI itu tidak kembali lagi ke tanah air, Puan malah berpendapat sebaliknya.

Menurut Puan, mereka tetap warga negara Indonesia yang harus tetap dijamin kehidupannya.

Puan sendiri telah menginstruksikan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Suhardi Alius untuk menempatkan ratusan WNI tersebut di tempat karantina terlebih dahulu untuk dilaksanakan program deradikalisasi.

"Sebagian mereka sudah masuk ke balai deradikalisasi miliknya Kemensos. Diberikan pendidikan karakter, Pancasila dan agama yang sesuai di Indonesia," ujar Puan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

(Baca: Pemerintah Harus Lindungi WNI yang Ditangkap di Turki Atas Dugaan Terlibat ISIS )

Puan tidak menjelaskan secara rinci soal apa saja materi yang bakal diberikan kepada WNI dari Turki yang diduga kuat terafiliasi ISIS tersebut. Ia juga tidak menjelaskan berapa lama mereka berada di balai deradikalisasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Puan juga telah berkomunikasi dengan para kepala daerah tempat mereka berasal. Puan meminta agar kepala daerah bersiap-siap untuk menerima para deportan setelah mereka selesai menjalani program deradikalisasi. Dengan begitu, hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia akan tetap terpenuhi ketika pulang ke kampung halaman.

"Kalau dukungan kepala daerah tempat mereka berasal, itu juga harus bisa merangkul. Tapi kalau mereka tidak mau dan tidak bisa kembali ke tempat asalnya, kita minta mereka berbaur ke satu daerah yang menerima dan mereka mau," ujar Puan.

Kata Ryamizard

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Nasional
Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Nasional
Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Nasional
Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.