Berbeda dengan Menhan, Puan Anggap WNI yang Bergabung ISIS Perlu Dibina

Kompas.com - 18/07/2017, 19:54 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menko PMK Puan Maharani. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA, KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZESMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menko PMK Puan Maharani.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berbeda sikap dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait ratusan WNI yang terafiliasi ISIS dan dideportasi ke Indonesia oleh pemerintah Turki.

Jika Ryamizard berpendapat lebih baik ratusan WNI itu tidak kembali lagi ke tanah air, Puan malah berpendapat sebaliknya.

Menurut Puan, mereka tetap warga negara Indonesia yang harus tetap dijamin kehidupannya.

Puan sendiri telah menginstruksikan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Suhardi Alius untuk menempatkan ratusan WNI tersebut di tempat karantina terlebih dahulu untuk dilaksanakan program deradikalisasi.

"Sebagian mereka sudah masuk ke balai deradikalisasi miliknya Kemensos. Diberikan pendidikan karakter, Pancasila dan agama yang sesuai di Indonesia," ujar Puan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

(Baca: Pemerintah Harus Lindungi WNI yang Ditangkap di Turki Atas Dugaan Terlibat ISIS )

Puan tidak menjelaskan secara rinci soal apa saja materi yang bakal diberikan kepada WNI dari Turki yang diduga kuat terafiliasi ISIS tersebut. Ia juga tidak menjelaskan berapa lama mereka berada di balai deradikalisasi.

Namun, Puan juga telah berkomunikasi dengan para kepala daerah tempat mereka berasal. Puan meminta agar kepala daerah bersiap-siap untuk menerima para deportan setelah mereka selesai menjalani program deradikalisasi. Dengan begitu, hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia akan tetap terpenuhi ketika pulang ke kampung halaman.

"Kalau dukungan kepala daerah tempat mereka berasal, itu juga harus bisa merangkul. Tapi kalau mereka tidak mau dan tidak bisa kembali ke tempat asalnya, kita minta mereka berbaur ke satu daerah yang menerima dan mereka mau," ujar Puan.

Kata Ryamizard

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X