Kompas.com - 18/07/2017, 17:57 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan partainya mengembalikan sepenuhnya kelanjutan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR kepada Partai Golkar.

Arsul menyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), pimpinan DPR diberhentikan sementara jika statusnya sudah terdakwa.

"Di sini ada persoalan citra tapi kita juga dihadapkan aturan yang berlaku di Undang-undang MD3," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Oleh karena itu, ia mempersilakan Fraksi Golkar di DPR untuk bersikap. Ia menambahkan jika Golkar bergeming pun, PPP tak masalah karena tak ada aturan yang dilanggar.

(Baca: Jadi Tersangka KPK, Novanto Tak Mundur sebagai Ketua DPR)

"Sebelum status terdakwa maka kembali ke standar moral tiap fraksi. Ada yang tetap berpedoman ke MD3, dari sini karena belum status terdakwa kita kembalikan ke fraksi Golkar. Sikap Golkar yang pasti secara hukum tidak salah. Kalau soal etik kita serahkan ke publik," lanjut dia.

KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka pada Senin (17/7/2017). Dia diduga terlibat dalam korupsi e-KTP dalam kapasitasnya sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Fadli Zon mengatakan, pimpinan DPR sudah menggelar rapat setelah KPK mengumumkan tersangka Novanto. Pihaknya lalu melihat aturan yang mengatur anggota DPR maupun pimpinan DPR, yakni UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)

"Telah kita simpulkan, sesuai UU MD3, adalah hak setiap anggota DPR yang ada di dalam proses hukum untuk tetap menjadi anggota DPR sampai proses hukum itu mengalami keputusan akhir," kata Fadli.

(Baca: Fadli Zon: Pergantian Ketua DPR Tergantung Fraksi Golkar)

Fadli mengatakan, selama tidak ada keputusan dari Fraksi Golkar terkait jabatan Ketua DPR, maka Novanto akan tetap memimpin DPR.

"Sehingga boleh disimpulkan pimpinan DPR tetap seperti sekarang," kata Fadli.

Sementara itu, Kepala Badan Keahlihan DPR Jonson Rajagukguk menambahkan, dalam UU MD3 sudah diatur pemberhentian pimpinan DPR. Dalam Pasal 87 ayat 1 diatur Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Jika pimpinan KPK terjerat kasus pidana, dalam ayat 2 huruf c diatur pemberhentian bisa dilakukan ketika dinyatakan bersalah dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih.

"Karena ini masih tersangka, tentu tidak ada pengaruh terhadap kedudukan Novanto selaku Ketua DPR. Ini yang harus kami sampaikan secara tegas sesuai UU 17 tahun 2014 tentang MD3," ucap Jonson.

Kompas TV Setya Novanto menggelar jumpa pers pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam KUHP Baru, Berisik Tengah Malam dan Ganggu Tetangga Bisa Didenda Rp 10 Juta

Dalam KUHP Baru, Berisik Tengah Malam dan Ganggu Tetangga Bisa Didenda Rp 10 Juta

Nasional
Soal Isu Rujuk Koalisi, PAN Justru Tawarkan Gerindra-PKS Gabung KIB

Soal Isu Rujuk Koalisi, PAN Justru Tawarkan Gerindra-PKS Gabung KIB

Nasional
Gerindra Dinilai Mustahil Koalisi dengan Nasdem, Prabowo Tak Mungkin Jadi Cawapres Anies

Gerindra Dinilai Mustahil Koalisi dengan Nasdem, Prabowo Tak Mungkin Jadi Cawapres Anies

Nasional
RKUHP Disahkan, Aparat Penegak Hukum yang Rekayasa Kasus Dipidana 9 Tahun Penjara

RKUHP Disahkan, Aparat Penegak Hukum yang Rekayasa Kasus Dipidana 9 Tahun Penjara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasdem Minta Gerindra Ajukan Kader Jadi Cawapres Anies | Kuat Ma'ruf soal Hasil 'Lie Detector'

[POPULER NASIONAL] Nasdem Minta Gerindra Ajukan Kader Jadi Cawapres Anies | Kuat Ma'ruf soal Hasil "Lie Detector"

Nasional
Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Nasional
Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Nasional
Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Nasional
Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Nasional
RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.