Meski Dukung, PAN Tetap Akan Luruskan Kebijakan Pemerintah yang Keliru

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan, PAN akan tetap loyal kepada Presiden Joko Widodo sebagai partai pendukung pemerintah.

Namun, menurut Zulkifli, bukan berarti PAN hanya menjadi cap stempel bagi berbagai kebijakan pemerintah. PAN akan tetap meluruskan berbagai kebijakan pemerintah yang keliru.

"Kami kalau mengkritisi itu belum tentu beda dengan pemerintah," kata Zulkifli usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Hal ini disampaikan Zulkifli menanggapi pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, yang meminta PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintah karena dianggap tidak loyal.

Zulkifli mengaku tidak membicarakan masalah status PAN di koalisi saat bertemu dengan Presiden Jokowi selama 1 jam 30 menit. Sebab, ia meyakini Presiden tidak masalah dengan keberadaan PAN di koalisi.

"Kami dengan Pak Presiden, dari awal kami itu ingin mendukung agar presiden, pemerintah, sukses. Jadi kami koalisi itu bukan soal menteri, kalau menteri itu kan prerogatif Pak Presiden," ucap Zulkifli.

Zulkifli menegaskan bahwa PAN akan terus bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kritik yang disampaikan rekan partai koalisi tidak akan mengubah sikap PAN.

Misalnya, dalam menyikapi peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, PAN tetap mengkritisi isi yang ada dalam Perppu tersebut. Namun, sikap akhir PAN soal Perppu sendiri saat ini belum diputuskan.

"Kalau ada yang kurang pas, kami luruskan, kami ingin Presiden sukses," kata dia.

(Baca: PAN: Koalisi Pemerintah Hak Jokowi, Bukan PDI-P)