Kompas.com - 18/07/2017, 17:12 WIB
Menperin Airlangga Hartarto saat acara open house di kediamannya di Kawasan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2017). KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTOMenperin Airlangga Hartarto saat acara open house di kediamannya di Kawasan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama politisi Partai Golkar Airlangga Hartanto diisukan menjadi pengganti Ketua Umum Partai Golkar setelah Setya Novanto menjadi tersangka kasus KT elektronik. Lantas benarkan isu tersebut?

Airlangga yang terlihat di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menepis kabar akan menggantikan posisi Novanto.

"Enggak ada-enggak ada, tidak ada," kata Airlangga, di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2017).

Soal apakah ada dukungan dari kader agar dia maju mengantikan Novanto, Airlangga kembali menjawab hal yang sama. Pun ketika ditanya apakah dia siap menggantikan Novanto jika diminta.

"Tidak ada, tidak ada," ujar Airlangga.

(Baca: Setya Novanto: Duit Rp 574 Miliar Bawanya Pakai Apa?)

Dia terus berjalan menuju ke arah mobilnya di tengah rapat pleno Partai Golkar berlangsung, di mana salah satu topik yang dibahas mengenai penetapan Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Airlangga diketahui pernah bersaing dengan Novanto merebut kursi ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa 2016. Namun, Novanto akhirnya yang terpilih.

Sementara itu, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Novanto menolak semua sangkaan KPK terhadapnya. Novanto membantah telah menerima uang hasil korupsi e-KTP.

(Baca: Tiga Langkah Antisipasi Golkar Setelah Setya Novanto Jadi Tersangka)

Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengaku kaget dengan dugaan bahwa ia menerima aliran dana sebesar Rp 574 miliar. Dia pun menolak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di lain pihak, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mendorong partainya segera melaksanakan musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketua umum baru. Menurut dia, status tersangka Setya Novanto akan sangat mengganggu partai dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Kompas TV Setya Novanto menggelar jumpa pers pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.