Golkar Akan Kaji Surat Penetapan Tersangka Setya Novanto

Kompas.com - 18/07/2017, 12:40 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di sela acara buka bersama di kediaman dinas Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di sela acara buka bersama di kediaman dinas Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Golkar meminta Fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk mengkaji surat penetapan tersangka terhadap Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus e-KTP, Senin (17/7/2017) kemarin.

"Kami menugaskan kepada Fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk segera melakukan kajian terhadap surat keputusan penetapan Bung Setya Novanto sebagai tersangka yang dilakukan KPK," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham seusai rapat fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Hal itu dinilai Golkar penting dilakukan sebelum menentukan langkah-langkah hukum lebih lanjut terkait penetapan tersangka terhadap Novanto.

Baca: Novanto Tersangka, Aging Lihat Ada Kader Ingin Rebutan Jabatan

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gollar Nurdin Halid menyampaikan, ada dua langkah hukum yang disiapkan sebagai langkah antisipasi ke depan.

Pertama, Novanto secara pribadi telah mengangkat kuasa hukum.

Kedua, langkah dari DPP.

"DPP Partai Golkar membentuk tim advokasi baik internal maupun eksternal secara hukum terhadap kasus yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar," ujar Nurdin.

KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka.

Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X