Golkar Akan Kaji Surat Penetapan Tersangka Setya Novanto

Kompas.com - 18/07/2017, 12:40 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di sela acara buka bersama di kediaman dinas Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di sela acara buka bersama di kediaman dinas Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Golkar meminta Fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk mengkaji surat penetapan tersangka terhadap Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus e-KTP, Senin (17/7/2017) kemarin.

"Kami menugaskan kepada Fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk segera melakukan kajian terhadap surat keputusan penetapan Bung Setya Novanto sebagai tersangka yang dilakukan KPK," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham seusai rapat fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Hal itu dinilai Golkar penting dilakukan sebelum menentukan langkah-langkah hukum lebih lanjut terkait penetapan tersangka terhadap Novanto.

Baca: Novanto Tersangka, Aging Lihat Ada Kader Ingin Rebutan Jabatan

 

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gollar Nurdin Halid menyampaikan, ada dua langkah hukum yang disiapkan sebagai langkah antisipasi ke depan.

Pertama, Novanto secara pribadi telah mengangkat kuasa hukum.

Kedua, langkah dari DPP.

"DPP Partai Golkar membentuk tim advokasi baik internal maupun eksternal secara hukum terhadap kasus yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar," ujar Nurdin.

KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X