Setya Novanto Jadi Tersangka, Apa Tanggapan Miryam?

Kompas.com - 18/07/2017, 12:38 WIB
Mantan anggota DPR Miryam S Haryani memberikan keterangan pers setelah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/7/2017). Miryam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atas sangkaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMantan anggota DPR Miryam S Haryani memberikan keterangan pers setelah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/7/2017). Miryam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atas sangkaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Miryam S Haryani tidak banyak berkomentar soal penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka.

Miryam mengatakan, ia tidak pernah berhubungan dengan Novanto dalam pembahasan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"No comment, bukan partai saya soalnya. Sejak awal saya tidak tahu dan tidak pernah nyebut Pak Novanto ya, sejak awal tidak ada itu," ujar Miryam di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP.

Miryam pun enggan berkomentar soal dugaan Novanto sebagai orang yang "mengendalikan" proyek e-KTP.

"Tidak lah, orang partainya saja beda, bagaimana ceritanya, bos? Partai saya Hanura, Pak Nov Golkar, rapat saja tidak pernah saya," kata Miryam.

(Baca juga: Ketua KPK: Persidangan Miryam Akan Buktikan KPK Berbohong atau Tidak)

Sementara itu, surat tuntutan jaksa KPK dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP mengungkap bahwa Miryam adalah kurir suap untuk puluhan anggota DPR. Keterangan itu bersumber dari Miryam yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Menurut jaksa, untuk kepentingan pembahasan anggaran e-KTP, anggota DPR meminta para terdakwa yakni dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, untuk meminta uang dari para pengusaha yang akan melaksanakan pekerjaan proyek e-KTP.

Namun, Miryam membantah hal tersebut. (Baca juga: Dikonfrontasi dengan Penyidik KPK, Miryam Tetap Bantah Isi BAP)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X