Kompas.com - 18/07/2017, 12:38 WIB
Mantan anggota DPR Miryam S Haryani memberikan keterangan pers setelah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/7/2017). Miryam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atas sangkaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMantan anggota DPR Miryam S Haryani memberikan keterangan pers setelah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/7/2017). Miryam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atas sangkaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Miryam S Haryani tidak banyak berkomentar soal penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka.

Miryam mengatakan, ia tidak pernah berhubungan dengan Novanto dalam pembahasan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"No comment, bukan partai saya soalnya. Sejak awal saya tidak tahu dan tidak pernah nyebut Pak Novanto ya, sejak awal tidak ada itu," ujar Miryam di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP.

Miryam pun enggan berkomentar soal dugaan Novanto sebagai orang yang "mengendalikan" proyek e-KTP.

"Tidak lah, orang partainya saja beda, bagaimana ceritanya, bos? Partai saya Hanura, Pak Nov Golkar, rapat saja tidak pernah saya," kata Miryam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Ketua KPK: Persidangan Miryam Akan Buktikan KPK Berbohong atau Tidak)

Sementara itu, surat tuntutan jaksa KPK dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP mengungkap bahwa Miryam adalah kurir suap untuk puluhan anggota DPR. Keterangan itu bersumber dari Miryam yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Menurut jaksa, untuk kepentingan pembahasan anggaran e-KTP, anggota DPR meminta para terdakwa yakni dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, untuk meminta uang dari para pengusaha yang akan melaksanakan pekerjaan proyek e-KTP.

Namun, Miryam membantah hal tersebut. (Baca juga: Dikonfrontasi dengan Penyidik KPK, Miryam Tetap Bantah Isi BAP)



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Nasional
Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X