Yusril: Tanpa Pengadilan, Pemerintah Bisa Menuduh Ormas Anti-Pancasila Secara Sepihak

Kompas.com - 18/07/2017, 05:46 WIB
Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra saat menggelar konferensi pers di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra saat menggelar konferensi pers di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menilai, penyederhanaan mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan tanpa melalui pengadilan seperti diatur dalam Perppu Ormas, berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang pemerintah.

Menurut Yusril, pemerintah akan lebih mudah membubarkan ormas dengan menuduh ormas tersebut memiliki ideologi anti-Pancasila.

Selain itu, lanjut Yusril, perppu tersebut tidak mengatur secara jelas definisi ajaran atau paham anti-Pancasila.

"Kalau sekarang semua proses pengadilan dilewati atau ditiadakan, jadi pemerintah itu bisa sepihak menafsirkan Pancasila lantas menuduh ormas itu anti-Pancasila," ujar Yusril saat menggelar konferensi pers, di Kantor DPP Partai Bulan Bintang, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).

Baca: "Perppu Terbit tetapi Tak Ada Ormas yang Dibubarkan, Unsur Kegentingannya di Mana?"

 

Yusril mengatakan, idealnya keputusan pembubaran sebuah ormas dilakukan melalui pengadilan.

Pemerintah juga tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas tanpa adanya putusan dari pengadilan.

Dengan demikian, pengurus ormas berkesempatan untuk membela diri dan mengemukakan argumentasi hukumnya.

"Makanya kami mau melawan, mau menggugat uji materi ke MK supaya perppu ini, terutama yang terkait tuduhan anti-Pancasila itu dibatalkan oleh MK," kata Yusril.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) menyederhanakan proses penerapan sanksi administratif terhadap ormas yang melakukan pelanggaran.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waketum MUI Minta Jokowi Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Waketum MUI Minta Jokowi Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.432, Kini 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 4.432, Kini 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Nasional
Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Nasional
Resmikan Jembatan Teluk Kendari, Jokowi: Infrastruktur Harus Punya Nilai Tambah

Resmikan Jembatan Teluk Kendari, Jokowi: Infrastruktur Harus Punya Nilai Tambah

Nasional
Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

Nasional
Airlangga Sebut Daerah Zona Merah Didahulukan dalam Vaksinasi Covid-19

Airlangga Sebut Daerah Zona Merah Didahulukan dalam Vaksinasi Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Rekomendasikan Pemerintah Koreksi UU Cipta Kerja

Komnas Perempuan Rekomendasikan Pemerintah Koreksi UU Cipta Kerja

Nasional
Penyelenggara yang Buat TPS Tak Ramah Disabilitas Bisa Dipersoalkan ke DKPP

Penyelenggara yang Buat TPS Tak Ramah Disabilitas Bisa Dipersoalkan ke DKPP

Nasional
Kunker ke Sulawesi Tenggara, Jokowi Resmikan Pabrik Gula di Bombana

Kunker ke Sulawesi Tenggara, Jokowi Resmikan Pabrik Gula di Bombana

Nasional
Peringatan Hari Santri, Saatnya Pesantren Lebih Diperhitungkan...

Peringatan Hari Santri, Saatnya Pesantren Lebih Diperhitungkan...

Nasional
JPU KPK Sebut Nurhadi Perintahkan Menantunya untuk Terima Uang dari Pihak-pihak Berperkara

JPU KPK Sebut Nurhadi Perintahkan Menantunya untuk Terima Uang dari Pihak-pihak Berperkara

Nasional
Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 83 Miliar, Nurhadi: Tidak Benar

Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 83 Miliar, Nurhadi: Tidak Benar

Nasional
Wapres: Pesantren Harus Tetap Berfungsi Siapkan Orang Paham Agama

Wapres: Pesantren Harus Tetap Berfungsi Siapkan Orang Paham Agama

Nasional
Apabila Pembunuh Pendeta Yeremia Tertangkap, Kontras Desak Pelaku Diseret ke Peradilan Umum

Apabila Pembunuh Pendeta Yeremia Tertangkap, Kontras Desak Pelaku Diseret ke Peradilan Umum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X