Fahri Hamzah Samakan Penetapan Tersangka Novanto dengan Budi Gunawan

Kompas.com - 17/07/2017, 20:37 WIB
Komjen Pol Budi Gunawan bersama dua Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah dalam rapat paripurna di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKomjen Pol Budi Gunawan bersama dua Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah dalam rapat paripurna di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Ia menilai, langkah KPK ini karena desakan dan pemberitaan yang muncul di publik, bukan karena KPK memiliki dua alat bukti.

Fahri menilai, langkah KPK ini serupa dengan penetapan Budi Gunawan yang menjadi calon Kapolri sebagai tersangka pada 2015 lalu. Pada akhirnya, penetapan tersangka tersebut dibatalkan pengadilan.

"Ini sama saja dengan KPK menetapkan Budi Gunawan tersangka waktu itu. Karena beritanya sudah ramai ke mana-mana, Budi Gunawan rekening gendut, begitu kan. Alat bukti enggak ada, lalu dengan megang selembar kertas diumumkan itu (penetapan tersangka)," kata Fahri di Jakarta, Senin (17/7/2017).

(Baca: Lika-liku Setya Novanto dan Kasus-kasus Korupsi yang Diusut KPK)

Fahri mengatakan, indikasi bahwa KPK bekerja berdasarkan tekanan dan desakan publik dapat dilihat dari pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada Jumat (14/7/2017) pekan lalu. Saut menyatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tidak akan mengecewakan publik.

"Kita prihatin karena ini kan sesuatu yang mendadak, diumumkan malam-malam, dan diawali pernyataan KPK tidak akan mengecewakan rakyat dalam kasus e-KTP," ucap Fahri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka dengan dugaan terlibat dalam korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

(Baca: KPK Duga Novanto Gunakan Andi Narogong dalam Proyek E-KTP)

"KPK menetapkan Saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Ia juga diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Nasional
Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Nasional
Jokowi Cek Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, tapi Tak Tersedia

Jokowi Cek Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, tapi Tak Tersedia

Nasional
Ketua DPR Harap Segera Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Ketua DPR Harap Segera Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Tembus 1.000 dalam Sehari, Epidemiolog: Penemuan Kasus Sedini Mungkin Gagal Dilakukan

Angka Kematian Covid-19 Tembus 1.000 dalam Sehari, Epidemiolog: Penemuan Kasus Sedini Mungkin Gagal Dilakukan

Nasional
Pemerintah Diminta Beri Beasiswa untuk Cegah Anak Putus Sekolah karena Masalah Ekonomi

Pemerintah Diminta Beri Beasiswa untuk Cegah Anak Putus Sekolah karena Masalah Ekonomi

Nasional
Achmad Baidowi: Covid-19 Itu Nyata, Tidak Ada Alasan untuk Tak Percaya

Achmad Baidowi: Covid-19 Itu Nyata, Tidak Ada Alasan untuk Tak Percaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X