Bagi Nasdem, Tak Alasan untuk Jegal Prabowo "Nyapres"

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem menilai, tudingan petinggi Partai Gerindra Fadli Zon bahwa pemerintah ingin menjegal Prabowo Subianto maju dalam Pemilihan Presiden 2019, lucu. 

Tudingan itu disampaikan Fadli menanggapi bersikerasnya pemerintah dengan usulan presidential threshold 20-25 persen. Nasdem juga berada dalam kelompok yang mendukung usulan ini. 

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate membantah bahwa usulan angka ambang batas pencalonan presiden itu untuk menjegal pihak-pihak tertentu maju ke Pemilu Presiden 2019. 

"Merasa lucu saja, tidak ada alasan untuk menjegal capres lain dan hampir pasti tidak mungkin calon tunggal," ujar Johnny, saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (17/7/2017).

Baca: Fadli Zon: Pemerintah Berusaha Jegal Prabowo Jadi Capres 2019

Ia menduga, pihak calon pesaing Presiden Joko Widodo memahami bahwa mantan Wali Kota Solo itu merupakan calon yang kuat.

Oleh karena itu, menurut Johnny, ada upaya untuk melemahkan popularitas Jokowi.

Namun, Johnny meyakini, Jokowi tak akan terganggu dengan manuver-manuver politik tersebut karena tengah fokus dengan kerjanya saat ini.

Ia juga optimistis, paket A, atau paket RUU Pemilu yang dipilih pemerintah dan pendukung presidential threshold 20-25 persen akan didukung mayoritas fraksi pada rapat paripurna 20 Juli mendatang.

"Kami optimistis paket A dapat dukungan mayoritas," ujar Anggota Pansus RUU Pemilu itu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuduh ada upaya penjegalan oleh pemerintah terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju kembali Pemilu Presiden 2019.

Sebab, Pemerintah bersikukuh tidak ingin mengubah ambang batas presiden (presidential threshold) dalam revisi UU Pemilu.

"Menurut saya yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Menurut dia, threshold dianggap sudah tak relevan karena adanya putusan mahkamah Konstitusi bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden selanjutnya digelar serentak.