Bentuk Tim Gabungan Kasus Pelindo, KPK Libatkan BPK, PPATK, dan Pansus

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, KPK akan segera membentuk tim gabungan untuk mempermudah kontrol dan monitor perkembangan kasus PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Hal itu disampaikan Agus seusai menerima kunjungan Pansus Pelindo, di Gedung KPK, pada Senin (17/7/2017) siang.

Agus mengatakan, tim gabungan terdiri dari KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Dan kami sarankan ada vocal point (perwakilan) dari Pansus Pelindo yang nanti bisa memberikan update ke seluruh anggota Pansus mengenai perkembangan yang terjadi," kata Agus.

"Mudah-mudahan dengan cara begitu, kita saling kontrol, monitor perjalanan kasus ini ke depan," lanjut Agus.

Baca: Pansus Angket Pelindo Minta KPK Segera Tindak Lanjuti Hasil Audit BPK

Agus mengatakan, KPK akan segera menindaklanjuti laporan Pansus Pelindo.

Pada pertemuan hari ini, Pansus Pelindo menyerahkan hasil audit investigatif BPK atas perpanjangan konsesi JICT.

Adapun hal-hal lain yang menjadi perhatian Pansus Pelindo seperti perpanjangan kontrak Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kalibaru (New Priok) serta penerbitan obligasi global, juga akan ditindaklanjuti oleh KPK.

"Tadi disampaikan Bu Rieke (soal) Koja, Kalibaru. Mengenai perpanjangan Koja. Soal perbandingan Priok Baru dan Teluk Lamong dan global bond. Itu segera kami tindak lanjuti," kata Agus.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pansus Pelindo Rieke Diah Pitaloka mengatakan, Pansus berharap KPK bisa mengungkap kasus yang merugikan keuangan negara dengan nilai yang cukup fantastis itu.

Berdasarkan temuan BPK, potensi kerugian negara akibat perpanjangan konsesi JICT senilai Rp 4,08 triliun.

Ia berharap, tidak ada pihak-pihak yang melakukan upaya intervensi dalam kasus ini.

"Karena kami sepakat kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi kita semua untuk membenahi tata kelola BUMN," kata Rieke.

"Sehingga BUMN betul-betul bisa menjadi tulang punggung perekonomian negara, memberikan keuntungan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat Indonesia," kata Rieke.