Kompas.com - 17/07/2017, 15:20 WIB
Suasana sidang praperadilan dengan agenda putusan Hary Tanoe melawan Bareskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusSuasana sidang praperadilan dengan agenda putusan Hary Tanoe melawan Bareskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pengacara tersangka Hary Tanoesoedibjo, Munathsir Mustaman, menyatakan kecewa dengan putusan hakim yang menolak gugatan praperadilan kliennya.

"Kalau kecewa jelas," kata Munathsir usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).

Munathsir mengatakan, ada beberapa putusan hakim pada pertimbangan yang tidak sesuai dengan keinginan pihaknya.

Salah satunya, hakim dinilai tidak mempertimbangkan soal terlambatnya SPDP untuk Hary.

(baca: Hakim Praperadilan Tolak Gugatan Hary Tanoe)

Sprindik Hary Tanoe disebut tertanggal 15 Mei 2017, tetapi SPDP-nya baru disampaikan ke Hary sekitar 20 Juni 2017.

"Padahal sudah sangat jelas di putusan MK bahwa SPDP harus diberikan kepada pihak terlapor, pihak terkait, maksimal 7 hari," ujar Munathsir.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pihaknya menyatakan, soal keterlambatan SPDP telah dimasukan dalam dalil permohonan.

Hal ini berbeda dengan pendapat hakim yang menyatakan soal keterlambatan SPDP tersebut tidak dimasukan dalam dalil permohonan.

 

(baca: Hary Tanoe Kembali Bantah Kirim SMS Ancaman kepada Jaksa Yulianto)

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X