Kapolri: Negara Tidak Boleh Kalah dengan Kepentingan Bisnis

Kompas.com - 17/07/2017, 12:25 WIB
Kepala Polri Jenderal Pol Tito KarnavianKOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menilai, pemblokiran aplikasi lercakapan " Telegram" bisa menjadi pembelajaran bagi penyedia jasa, bahkan bagi mereka yang pangsa pasarnya telah mendunia.

Dalam kasus telegram, Tito menilai, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat karena aplikasi tersebut mengancam keamanan negara.

"Kalau sudah membahayakan negara, kita harus berani juga untuk bargaining kepada penyedia jasa internasional ini. Negara kita enggak boleh kalah sama kepentingan mereka, bisnis mereka," ujar Kapolri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Padahal, kata Tito, awalnya kepolisian meminta akses untuk memasuki percakapan yang diduga berkaitan dengan aksi terorisme. 


Baca: Jokowi: Pemblokiran Telegram Demi Keamanan Negara

Namun, permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Untuk menjaga stabilitas keamanan negara, maka pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir aplikasi Telegram.

Meski demikian, ia mengakui, pada dasarnya pemerintah tidak melarang penggunaan aplikasi tersebut jika kepolisian diberi akses untuk menyelidiki percakapan di Telegram yang diduga berkaitan dengan aksi terorisme.

"Nah, sekarang saya dengar mereka sudah mulai membangun hubungan komunikasi dengan Menkominfo. Fine, kalau mau dibuka lagi fine. Tapi kami boleh diberikan akses kalau ada data-data mengenai ini kaitan dengan terorisme, diberi akses," lanjut Tito.

Baca: Zulkifli Hasan Sebut Pemblokiran Telegram Akan Rugikan Jokowi



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Amnesty International: Negara Harus Lindungi Hak Masyarakat pada Aksi 22 Mei

Amnesty International: Negara Harus Lindungi Hak Masyarakat pada Aksi 22 Mei

Nasional
Rencana Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK Dinilai Perlu Narasi Positif Elite Politik

Rencana Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK Dinilai Perlu Narasi Positif Elite Politik

Nasional
Jokowi Yakin RI Terus Rukun dengan Berpegang pada Tuntunan Al Quran

Jokowi Yakin RI Terus Rukun dengan Berpegang pada Tuntunan Al Quran

Nasional
Polri: Kalau Ada Tembakan Peluru Tajam, Pasti Bukan dari Polisi dan TNI

Polri: Kalau Ada Tembakan Peluru Tajam, Pasti Bukan dari Polisi dan TNI

Nasional
2 Tersangka Kasus Krakatau Steel Segera Disidang

2 Tersangka Kasus Krakatau Steel Segera Disidang

Nasional
KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Dana Hibah Kemenpora

KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Dana Hibah Kemenpora

Nasional
Bupati Mesuji Khamami Segera Disidang

Bupati Mesuji Khamami Segera Disidang

Nasional
Otto Hasibuan Disebut Jadi Salah Satu Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Terkait Sengketa Pilpres

Otto Hasibuan Disebut Jadi Salah Satu Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Terkait Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi dan Jusuf Kalla Peringati Nuzulul Quran di Istana

Jokowi dan Jusuf Kalla Peringati Nuzulul Quran di Istana

Nasional
Polri Bantah Politisasi Kasus Teror Jelang Pengumuman Rekapitulasi Suara Pemilu

Polri Bantah Politisasi Kasus Teror Jelang Pengumuman Rekapitulasi Suara Pemilu

Nasional
Sekretaris Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad Ditangkap Terkait Ancaman di Medsos

Sekretaris Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad Ditangkap Terkait Ancaman di Medsos

Nasional
Polri: Ada Indikasi Demonstrasi 22 Mei Bakal Melanggar Hukum

Polri: Ada Indikasi Demonstrasi 22 Mei Bakal Melanggar Hukum

Nasional
Golkar Klaim Raih Posisi 2 dalam Pileg 2019 Berdasarkan Perolehan Kursi

Golkar Klaim Raih Posisi 2 dalam Pileg 2019 Berdasarkan Perolehan Kursi

Nasional
Pimpinan KPK Harap Presiden dan Wapres Terpilih Tak Kompromi dengan Korupsi

Pimpinan KPK Harap Presiden dan Wapres Terpilih Tak Kompromi dengan Korupsi

Nasional
TKN Siapkan 60 Pengacara Antisipasi Gugatan BPN ke MK

TKN Siapkan 60 Pengacara Antisipasi Gugatan BPN ke MK

Nasional

Close Ads X