Pejabat Bakamla Eko Susilo Hadi Divonis 4 Tahun 3 Bulan Penjara

Kompas.com - 17/07/2017, 12:08 WIB
Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi, duduk di kursi terdakwa dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/7/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDeputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi, duduk di kursi terdakwa dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/7/2017).
|
EditorSandro Gatra

Eko terbukti menerima 10.000 dollar AS, 10.000 Euro, 100.000 dollar Singapura, dan 78.500 dollar AS.

Eko juga sebagai Sekretaris Utama Bakamla dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Satuan Kerja Bakamla Tahun Anggaran 2016.

Menurut hakim, pemberian uang dilakukan untuk memenangkan PT Melati Technofo Indonesia yang dimiliki Fahmi Darmawansyah dalam pengadaan monitoring satelit.

Anggaran proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan (APBN-P) Tahun 2016.

(baca: Terdakwa Akui Minta dan Terima Uang atas Perintah Kepala Bakamla)

Selain Eko, ada tiga pejabat Bakamla lainnya yang menerima uang terkait pengadaan monitoring satelit.

Ketiganya adalah Bambang Udoyo, selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla sebesar 105.000 dollar Singapura.

Ia juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan sebesar 104.500 dollar Singapura, dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

"Para penerima seharusnya menduga bahwa pemberian-pemberian uang itu ada kaitannya dengan proyek pengadaan monitoring satelit," ujar hakim Sofialdi.

Atas perbuatan tersebut, Eko Susilo terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Laporkan 18.935 Edukasi Publik Selama Pandemi Covid-19

Kapolri Laporkan 18.935 Edukasi Publik Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Nasional
Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Nasional
Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Nasional
Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Nasional
Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Nasional
Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Nasional
Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Nasional
Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Nasional
Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Nasional
Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Nasional
Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Nasional
Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X