Susi Pudjiastuti "Digoyang" Cantrang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti "digoyang" dalam beberapa waktu terakhir.

Kelompok nelayan di Pantai Utara Jawa berunjuk rasa mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Susi karena melarang nelayan menggunakan cantrang saat menangkap ikan.

Entah kebetulan atau tidak, "goyangan" kelompok nelayan muncul ketika hangat-hangatnya isu perombakan kabinet alias reshuffle, tepatnya pertengahan Juli 2017 ini.

Padahal jika ditelisik, protes nelayan telah ada sejak April 2017. Sempat meredup, aksi protes tersebut kemudian muncul kembali.

Bahkan, pada 3 Mei 2017 lalu, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki juga telah mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Susi untuk memperpanjang masa transisi nelayan beralih dari cantrang ke alat tangkap ikan lain hingga Desember 2017.

Artinya, nelayan di Indonesia masih boleh menggunakan cantrang hingga akhir 2017 tanpa khawatir ditangkap aparat hukum. Nelayan juga diberikan waktu untuk mengganti cantrang dengan alat tangkap jenis lain yang lebih ramah lingkungan.

Lantas, mengapa para nelayan masih protes hingga saat ini?

Juru bicara Aliansi Nelayan Indonesia Sutia Budi, saat audiensi dengan Teten Masduki di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, 11 Juli 2017, sempat ditanya soal itu. Namun, ia tidak menjawabnya.

Sutia malah menjawab, "Teman-teman (wartawan) percaya Ibu Susi atau percaya dengan teman-teman (nelayan) yang mengalami langsung di lapangan? Sekarang kita lihat faktanya saja deh, enggak usah ngarang-ngarang," ujar Sutia.

(Baca: Protes Kebijakan Menteri Susi, Sejumlah Nelayan Diterima di Istana)

Respons Kepala BIN

"Goyangan" para nelayan ini turut direspons Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Jenderal polisi yang biasanya irit bicara ini tiba-tiba mengomentari seputar Susi dan protes nelayan pro-cantrang.

Budi mengakui, ada kartel di Indonesia yang berupaya "menggoyang" posisi Susi sebagai menteri melalui unjuk rasa di jalanan. Budi mengatakan, misi itu dilancarkan karena bisnis kartel pangan di laut terganggu kinerja Susi.

"Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat, demo nelayan dan sebagainya. Kekuatan inilah yang bermain untuk Ibu Susi diganti (dari posisi Menteri KKP)," ujar Budi saat menjadi pembicara dalam Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.

(Baca: Kepala BIN Budi Gunawan: Kekuatan Kartel Bermain agar Bu Susi Diganti)

Sebagai informasi, potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia mencapai 1,33 triliun dollar AS atau setara dengan sekitar Rp 19 ribu triliun.

Data dari Sekretariat Kabinet dari laman www.setkab.go.id menyebutkan, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi berimbas positif bagi ekonomi negara.

Misalnya produktivitas nelayan meningkat, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor perikanan mencapai 8,64 persen (2015) atau dalam skala ekonomi sebesar Rp 67,08 triliun dan pertumbuhan nilai ekspor mencapai 906,77 juta dollar AS.

(Baca juga: Menteri Susi Ungkap Latar Belakang Pemberantasan "Illegal Fishing")

Susi korban reshuffle?

Pertanyaan menarik kemudian adalah, sukseskah isu cantrang "menggoyang" posisi Susi sebagai menteri?

Pengamat politik Hendri Satrio menilai, isu cantrang yang digulirkan nelayan dan kekuatan di baliknya tidak akan mempan "menggoyang" Susi dari jabatannya.

"(Isu cantrang) tidak cukup kuat. Susi masih populis di masyarakat kendati ada goyangan isu cantrang. Citra positifnya masih jauh lebih besar ketimbang cantrang," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (17/7/2017).

Apalagi, sinyal bahwa Susi dibela partai pendukung Joko Widodo sangat kental. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Budi Gunawan.

(Baca juga: Kata Teten, Jokowi Bicara "Reshuffle" Kabinet untuk Memotivasi Menteri)

Namun, ia yakin Presiden Jokowi juga tidak akan membiarkan isu cantrang melebar dan membesar sehingga merugikan pemerintah.

Presiden diyakini akan melakukan sejumlah kebijakan untuk mengakomodasi kemauan para nelayan yang dikabarkan merupakan pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 silam.

Soal reshuffle, Hendri memiliki pendapat tersendiri. Menurut dia, jika reshuffle memang jadi dilakukan, itu bukan didasarkan pada kinerja.

"Reshuffle kali ini jika ada, bisa juga dijadikan ajang pembentukan tim sukses putaran kedua. Bila begitu, maka anggota kabinet yang juga tim sukses 2014 semisal Luhut Panjaitan, Rini Soemarno, Amran Sulaiman, Teten Masduki, Puan Maharani, Susi Pudjiastuti dan Pratikno sangat mungkin aman dari reshuffle," ujar Hendri.

"Kalaupun terkena, saya prediksi hanya akan digeser ke posisi lain. Jadi bila benar ada reshuffle, ini bukan tentang kinerja," kata dia.