Kompas.com - 16/07/2017, 22:37 WIB
Koalisi Selamatkan Komnas HAM menggelar jumpa pers di Jakarta, Minggu (16/7/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINKoalisi Selamatkan Komnas HAM menggelar jumpa pers di Jakarta, Minggu (16/7/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorAmir Sodikin

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Perhimpunan Badan Hukum Indonesia (PBHI), Totok Yulianto, menilai ada sejumlah hal yang membuat kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak maksimal selama ini.

Hal ini disampaikan Totok dalam jumpa pers Koalisi Selamatkan Komnas HAM di Jakarta, Minggu (16/7/2017). Penyebab pertama, adalah undang-undang yang tidak secara jelas mengatur mengenai institusi Komnas HAM.

"Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tidak memuat mengenai fungsi strategis Komnas HAM yang jelas sehingga memunculkan banyak penafsiran terhadapnya," ujar Totok.

Kedua, Komnas HAM juga tidak memiliki kewenangan yang kuat. Lembaga ini hanya bisa memberikan rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Baca juga: Catatan Kontras atas Seleksi Calon Anggota Komnas HAM

Penyelidik Komnas HAM pun tidak boleh cacat hukum, atau hasil penyelidikan yang dilakukannya berdasar UU Nomor 26 tahun 2000 ditolak oleh alasan administratif.

Alasan terakhir adalah minimnya alokasi dan anggaran. Jumlah alokasi anggaran yang ada saat ini dianggap belum mencukupi untuk menopang pelaksanaan tugas, fungsi, dan operasional secara optimal.

"Mekanisme pengelolaan anggaran oleh sekretariat juga masih bersifat birokratis, karena berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan negara," ucapnya.

Untuk memperbaiki kinerja Komnas HAM, Koalisi Selamatkan Komnas HAM pun mendesak agar ada pengawasan, pelibatan, dan pertanggungjawaban terhadap publik dalam rekrutmen anggota Komnas HAM.

Selain itu, perlu adanya penguatan lembaga Komnas HAM dengan membuat UU khusus mengenai Komnas HAM. "Terakhir, harus ada mekanisme evaluasi eksternal yang dilakukan terhadap Komnas HAM secara independen," kata aktivis Arus Pelangi, Lini Zurilia, saat membacakan pernyataan lembaga koalisi.

Lembaga-lembaga yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM yakni, Arus Pelangi, ELSAM, HRWG, ICW, IKOHI, Imparsial, INFID, Institut KAPAL Perempuan, KPA, KKPK, Koalisi Perempuan Indonesia, KontraS, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, PBHI, SEJUK, Setara Institute, WALHI, YLBHI, dan YPI.

Kompas TV Calon Komisioner Komnas HAM Bermasalah? (Bag. 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Nasional
Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Nasional
Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Nasional
HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

Nasional
2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

Nasional
Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Nasional
Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Nasional
Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.