Kompas.com - 16/07/2017, 17:12 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat membawakan sambutan pada acara halal bihalal di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum PAN Zulkifli Hasan saat membawakan sambutan pada acara halal bihalal di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) sekarang ini menjadi ramai.

Seperti diketahui, pemerintah telah meneken Perppu Ormas tersebut beberapa waktu lalu, untuk membubarkan ormas yang anti-Pancasila. Zulkifli menilai, Perppu Ormas ini bisa memecah belah karena akan ada kubu yang mendukung dan tidak mendukung.

"Sekarang lagi ramai soal Perppu untuk membubarkan ormas. Ramai sekali. Nanti akan dibelah lagi kita setuju tidak setuju, mendukung tidak mendukung, Pancasila tidak Pancasila, Bhineka tidak Bhineka," kata Zulkifli saat memberikan sambutan di acara halal bihalal bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di DPP PKS, di Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).

Zulkifli menilai, jika pembuatan Perppu Ormas jika dibahas bersama, maka tidak akan menjadi ramai seperti sekarang.

(Baca: Sekjen PDI-P Harap PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah)

"Padahal sebetulnya sederhana kalau kita diundang waktu itu, kita bahas Perppu itu apa isinya sama-sama, kita bahas, saya kira tidak akan seramai ini," ujar Zulkifli.

Dalam wawancara dengan awak media, Zulkifli menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi soal perppu tersebut. Zulfli belum membaca Perppu yang telah diteken pemerintah itu. Namun, dia mendengar kabar salah satunya mengatur pidana 5, 10, dan 20 tahun bagi mereka yang mengubah Undang-Undang Dasar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Lho Undang-Undang Dasar kan bisa dirubah, itu Pasal 37 Undang-Undang Dasar boleh (dirubah)," ujar Zulkifli.

Zulkifli juga mengatakan, penghapusan pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan dalam Perppu ini juga mesti dikaji kembali.

"Ya itu makanya mesti kita lihat kaji dan bahas bersama bisa dilanjut apa tidak," ujar Zulkifli.

(Baca: PAN Mengaku Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan Perppu Ormas)

Sebelumnya, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (12/7/2017) siang. Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham. Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap anti-Pancasila.

Kompas TV "PERPPU Untuk Bubarkan Ormas Anti-Pancasila"
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.