Kapolri: Kepada WN Asing, Jangan Coba-coba Bawa Narkoba ke Indonesia

Kompas.com - 16/07/2017, 10:19 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membuka acara Bhayangkara Run di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (16/7/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membuka acara Bhayangkara Run di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (16/7/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberi peringatan tegas pada warga negara asing agar tidak menjadikan Indonesia sebagai pasar narkoba. Ia mengakui Indonesia kerap disusupi jaringan narkoba internasional karena banyak peminat dan harga jualnya tinggi.

"Kepada WN asing jangan coba-oba membawa narkoba ke Indonesia, meracuni Indonesia," ujar Tito di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (16/7/2017).

Tito mengatakan, dirinya memerintahkan jajaran di bawahnya untuk mengawasi ketat warga negara asing agar tak ada narkoba yang masuk. Jika terdeteksi membawa barang haram itu, maka segera diselesaikan secara "adat" atau melalui prosedur hukum yang sesuai.

"Sudah tahu yang di lapangan itu kayak apa secara adat. Selesaikan secara adat itu warning dari kita," kata Tito.

(Baca: Cerita AKP Rosana tentang Suasana Mencekam Saat Gerebek Penyelundup 1 Ton Sabu)

"Akan terus kita lakukan jika mereka masih berani," lanjut dia.

Tito mengatakan, banyak faktor yang memengaruhi banyaknya peredaran narkoba di Indonesia. Penyebabnya antara lain karena adanya supply and demand. Yang dilakukan polisi saat ini yakni memotong suplai dengan melakukan penegakan hukum dengan tegas.

Sasaran utama penegak hukum adalah bandar narkoba karena menjadi jantung penggerak jaringan.

Selain itu, Polri bersama Badan Narkotika Nasional juga memangkas permintaan barang haram di Indonesia. Namun, kata Tito, tidak bisa hanya penegak hukum yang bekerja sendiri.

"Ini pekerjaan banyak orang, tidak hanya pemerintah, juga tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, agar anaknya tidak terjebak di narkotika," kata Tito.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X