Polisi Sita Rp 7,8 Miliar dari Kimia Farma Terkait Kasus Alkes di Depkes 2006

Kompas.com - 14/07/2017, 20:20 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyita uang sebesar Rp 7.847.967.125 dari PT. Kimia Farma terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan berupa Poliklinik Set, Poned Set, PHN Set, Bidan Set, Sarana Posyandu, dan Diagnostik Set pada Departemen Kesehatan tahun 2006.

Dalam kasus ini, Bareskrim menetapkan mantan Sesditjen Binakesmas Departemen Kesehatan, Bambang Sardjono, sebagai tersangka.

"Penyitaan merupakan pengembangan penyidikan dari perkara pokok tersebut," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

PT Kimia Farma merupakan pelaksana pekerjaan pengadaan alat Kesehatan Dasar di Departemen Kesehatan RI.

Kasus Bambang sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke persidangan.

Selain Bambang, polisi juga menetapkan Sengkut Pandega selaku Ketua Panitia lelang pengadaan barang dan jasa dan Ateng Hermawan selaku Manager Trading PT Kimia Farma sebagai tersangka.

Ketiga tersangka dilakukan penuntutan secara terpisah.

Dalam kasus ini, Bambang diduga mengarahkan Sengkut dan tim panitia yang lainnya untuk segera dilaksanakan pengadaan alkes dengan menggunakan metode pemilihan langsung karena keterbatasan waktu.

Terlebih lagi alatnya hampir sama dengan pengadaan tahun 2005.

Dengan demikian, Bambang memutuskan pengadaan alkes senilai Rp. 65.738.669.700 dilakukan dengan penunjukan langsung kepada PT Kimia Farma sebagai pemenang lelang.

Hal itu bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003. Saat itu, pembayaran telah dilakukan 100 persen oleh Bambang selaku PPK kepada PT Kimia Farma.

Namun, pengadaan alat kesehatan tersebut tidak memenuhi spesifikasi sesuai kontrak. Akibat perbuatannya, keuangan negara merugi Rp 7.847.967.125, sebagaimana hasil LHP BPK.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X