Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/07/2017, 17:41 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) berharap realisasi pembentukan badan peradilan yang khusus menangani sengkat pilkada. Hal ini sebagaimana amanat putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan kewenangan MK untuk mengadili sengketa pilkada.

Dengan adanya badan peradilan khusus yang menangani sengketa pilkada, maka MK bisa fokus menangani sengketa pengujian undang-undang.

"Sebetulnya mahkamah ini, para hakim sangat berharap kalau pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) segera bentuk badan peradilan khusus yang menangani pilkada. Maka itu akan lebih baik," kata Ketua MK, Arief Hidayat, di MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2017).

(Baca: Cerita di Balik Hilangnya Berkas Sengketa Pilkada di MK)

Arief menjelaskan, selama belum ada badan peradilan khusus yang menangani sengketa pilkada, maka permohonan diajukan ke MK. Ketentuan ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurut Arif, belum terbentuknya badan peradilan khusus sengket pilkada menghambat penyelesaian sengketa uji materi. Sebab, MK selama sekitar tiga bulan harus menunda sidang uji materi yang sedianya bisa digelar.

"Maka para hakim sebetulnya berharap pembentuk UU segera membentuk badan peradilan khusus sehingga kami bisa fokus menangani perkara-perkara yg kewenangannya diberikan oleh UUD," kata Arief.

Kompas TV Polda Metro Jaya sudah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan pencurian berkas perkara sengketa pilkada Dogiyai, Papua.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.