BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan, program redistribusi lahan siap dilaksanakan.
"Ada enam daerah di Pulau Jawa yang sudah ditetapkan jadi prioritas program. Dua di Jabar, dua di Jateng, dan dua di Jatim," ujar Darmin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor Jawa Barat, Jumat (14/7/2017).
"Presiden jadi tinggal memilih mana yang mau di-launching pertama," lanjut dia.
Darmin enggan menjelaskan siapa saja kelompok masyarakat yang ditargetkan sebagai penerima program tersebut.
Ia memastikan, kelompok masyarakat itu murni berasal dari masyarakat setempat, bukan perusahaan.
"Dari enam daerah itu sudah banyak masyarakat yang siap," ujar Darmin.
Baca: Redistribusi Lahan Pertama Sasar Petani
Untuk tahap selanjutnya, Darmin mengatakan, pondok pesantren dan koperasi akan menjadi penerima program.
Harus produktif
Secara sederhana, program ini berbentuk pemberian hak guna seluas bidang tanah milik BUMN kepada masyarakat untuk dikelola.
"Misalnya diberikan lahan 1.000 hektare untuk holtikultura ya, bisa melon, cabai, jagung dan lain-lain," ujar Darmin.
Hak guna itu memiliki jangka waktu, misalnya 30 tahun.
Setiap lima tahun, pemerintah akan mengecek apakah lahan itu produktif atau tidak.
Jika tidak, pemerintah akan mengevaluasi di mana letak kesalahannya.
Dalam evaluasi itu, jika ditemukan kesalahan ada pada masyarakat yang mengelola, maka pemerintah akan mengganti dengan kelompok masyarakat yang lain.
Demi kelancaran produktivitas lahan, pemerintah menugaskan pendamping bagi masyarakat pengelola lahan.
"Selain itu, kami sediakan off taker-nya. Karena kalau tidak ada off taker-nya, bank tidak akan mau kasih pinjam uang (modal)," papar Darmin.