Kompas.com - 14/07/2017, 15:05 WIB
- --
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) menyoroti isi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

Salah satunya mengenai pasal penodaan agama dalam pasal 59 ayat (3) huruf b.

Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Menurut Ketua Lakpesdam NU Rumadi, pasal tersebut berpotensi menjadi pasal karet. Sebab, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menentukan apabila suatu ormas melakukan penodaan agama atau tidak.

"Ini tidak ada mekanisme yang jelas terkait pasal itu apakah pemerintah bisa serta merta menentukan suatu kelompok melakukan penodaan agama atau apakah harus melalui pengadilan?" ujar Rumadi, Jumat (14/7/2017).

(baca: Perppu Ormas Berlaku, Pemerintah Diminta Segera Bubarkan HTI)

Rumadi juga menyoroti Pasal 60 ayat (2). Dalam pasal tersebut, diatur bahwa Ormas yang melakukan penodaan agama dapat dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Lalu, Pasal 82A mengatur lebih jauh mengenai sanksi pidana yang bisa dikenakan, yakni hukuman penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun dan paling singkat 5 tahun.

"Ancaman pemidanaan terhadap orang yang melakukan penodaan agama ini menurut saya agak berlebihan," ujar Rumadi.

 

(baca: Istana Persilakan HTI Gugat Perppu Ormas ke MK)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 16 Mei: Bertambah 6, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.464

Update 16 Mei: Bertambah 6, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.464

Nasional
Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya

Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya

Nasional
Update 16 Mei: Kasus Sembuh dari Covid-19 Bertambah 263

Update 16 Mei: Kasus Sembuh dari Covid-19 Bertambah 263

Nasional
Update 16 Mei: Ada 4.697 Kasus Aktif Covid-19 di Tanah Air

Update 16 Mei: Ada 4.697 Kasus Aktif Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Update: Tambah 182, Total Kasus Covid-19 Capai 6.050.958

Update: Tambah 182, Total Kasus Covid-19 Capai 6.050.958

Nasional
Densus 88 Tangkap 24 Terduga Teroris Kelompok MIT dan ISIS di 3 Lokasi Berbeda

Densus 88 Tangkap 24 Terduga Teroris Kelompok MIT dan ISIS di 3 Lokasi Berbeda

Nasional
AHY Minta Kader Demokrat Jaga Kesantunan dalam Berpolitik

AHY Minta Kader Demokrat Jaga Kesantunan dalam Berpolitik

Nasional
PKS Sebut Persepsi Perekonomian Buruk Sebab Pemerintah Anggap Problem Minyak Goreng Sepele

PKS Sebut Persepsi Perekonomian Buruk Sebab Pemerintah Anggap Problem Minyak Goreng Sepele

Nasional
Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam

Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam

Nasional
Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Nasional
KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

Nasional
Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Nasional
Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Nasional
Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.