Pelibatan TNI di RUU Antiterorisme Disetujui, Ini Kata Panglima TNI

Kompas.com - 14/07/2017, 13:03 WIB
Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo saat memberikan keterangan usai menghadiri acara buka puasa bersama dengan sejumlah pimpinan media massa nasional, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPanglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo saat memberikan keterangan usai menghadiri acara buka puasa bersama dengan sejumlah pimpinan media massa nasional, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR menyepakati ketentuan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme.

Terkait hal tersebut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan apa pun dalam ketentuan pelibatan TNI di RUU Anti-Terorisme.

"TNI tidak punya agenda ataupun misi. Tidak ada. Ambisi TNI agar negara bangsa dan rakyat aman," ujar Gatot saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (14/7/2017).

Selama ini, lanjut Gatot, TNI selalu menaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut dia, TNI berprinsip bahwa undang-undang merupakan panglima dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

"TNI selalu berprinsip bahwa panglimanya TNI adalah undang-undang. Jadi apa yang akan diperintahkan oleh Undang-Undang (Antiterorisme) akan ditaati oleh TNI. TNI selalu berpikir untuk keselamatan bangsa, negara dan rakyatnya," tuturnya.

(Baca juga: Tanpa Revisi UU, TNI Bisa Dilibatkan dalam Pemberantasan Terorisme)

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo memastikan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme akan rampung dalam waktu dekat.

Bambang mengakui, sempat ada pertentangan di tataran anggota dewan terkait poin revisi. Saat ditanya tentang apa poin yang dimaksud, Bambang mengatakan, soal peran TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Menurut Bambang, kini sudah ada titik temu antara anggota dewan yang selama ini menolak TNI terlibat dalam pemberantasan terorisme dengan pemerintah yang justru ingin TNI dilibatkan.

"Sudah ada titik temu. Ada harus ada peran yang diberi ke TNI dan tampaknya seluruh fraksi bisa memahami. Tapi yang harus dihindari, kita kembali ke praktik tempo dulu," ujar Bambang, Senin (10/7/2017).

(Baca: RUU Anti-terorisme, DPR dan Pemerintah Sepakat TNI Dilibatkan)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X