Kompas.com - 13/07/2017, 21:39 WIB
Direktur Perancangan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDirektur Perancangan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perancangan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra mengatakan, pidana terhadap anggota atau pengurus ormas yang melakukan tindak pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan.

Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih detail dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Pengaturannya, di antaranya, menyebutkan jenis-jenis tindak pidana dan sanksi yang bisa dijatuhkan.

"Sudah ada (di UU Ormas), coba sandingkan, ada semua. Di Perppu, kalau dia melakukan tindak pidana maka dikenakan sanksi pidana. Misal merusak fasilitas sosial, itu kena pidana," ujar Dhahana saat ditemui usai menghadiri diskusi terkait Perppu Ormas di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).

"Kan ada juga yang makar, paling lama lima sampai 20 tahun, tergantung nanti dari tindak pidananya," kata dia.

Menurut Dhahana, sebuah undang-undang dapat mengatur dua subjek hukum.

Perppu Ormas menyebutkan, ada dua subjek hukum yang diatur, yakni organisasi dan perorangan.

"Subjek hukum itu korporasi atau badan dan orangnya itu bisa diatur dalam satu undang-undang. Contoh apabila anggota ormas merusak fasilitas umum itu dipidana enam bulan sampai satu tahun. Tapi kalau ormasnya sendiri ada tiga, pertama peringatan tertulis, kedua dibekukan, ketiga dibubarkan," papar dia.

Perppu Ormas yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah mengatur sanksi pidana terhadap anggota atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang pro-kekerasan dan anti-Pancasila.

Sebelumnya ketentuan mengenai penerapan sanksi pidana tidak diatur dalam UU Ormas.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Ucapan Copot Kajati, Arteria: Saya Tidak Ada Niat untuk Diskreditkan Suku Sunda

Soal Ucapan Copot Kajati, Arteria: Saya Tidak Ada Niat untuk Diskreditkan Suku Sunda

Nasional
Di Sidang MK, Ahli Presiden Tak Setuju Ganja untuk Obat: Lebih Baik Kita Konservatif

Di Sidang MK, Ahli Presiden Tak Setuju Ganja untuk Obat: Lebih Baik Kita Konservatif

Nasional
Prabowo: Pembelian Pesawat F-15EX Masih Tahap Negosiasi, Dassault Rafale Tinggal Aktifkan Kontrak

Prabowo: Pembelian Pesawat F-15EX Masih Tahap Negosiasi, Dassault Rafale Tinggal Aktifkan Kontrak

Nasional
Arteria Sebut Ucapan Ganti Kajati Pendapat Pribadi, Bukan Wakili Fraksi maupun PDI-P

Arteria Sebut Ucapan Ganti Kajati Pendapat Pribadi, Bukan Wakili Fraksi maupun PDI-P

Nasional
PDI-P Beri Sanksi Peringatan bagi Arteria Buntut Pernyataan yang Singgung Bahasa Sunda

PDI-P Beri Sanksi Peringatan bagi Arteria Buntut Pernyataan yang Singgung Bahasa Sunda

Nasional
Polisi Gagalkan Pengiriman 22 PMI Ilegal ke Malaysia, 2 Tersangka Ditangkap

Polisi Gagalkan Pengiriman 22 PMI Ilegal ke Malaysia, 2 Tersangka Ditangkap

Nasional
Ahli dari Presiden: Ganja Belum Perlu Dipakai untuk Medis, Banyak Obat Lain yang Aman dan Efektif

Ahli dari Presiden: Ganja Belum Perlu Dipakai untuk Medis, Banyak Obat Lain yang Aman dan Efektif

Nasional
Kemenlu: Ada 6 WNI di Tonga, Semuanya Selamat

Kemenlu: Ada 6 WNI di Tonga, Semuanya Selamat

Nasional
Arteria Dahlan Minta Maaf: Saya Anggap Orang Sunda Itu Bagian dari Keluarga Besar

Arteria Dahlan Minta Maaf: Saya Anggap Orang Sunda Itu Bagian dari Keluarga Besar

Nasional
RI Hampir Pasti Beli Jet Tempur Dassault Rafale, Prabowo: Tinggal Aktifkan Kontrak

RI Hampir Pasti Beli Jet Tempur Dassault Rafale, Prabowo: Tinggal Aktifkan Kontrak

Nasional
4 OTT KPK di Awal Tahun, Pukat UGM: Biar Jera, Bongkar Tuntas

4 OTT KPK di Awal Tahun, Pukat UGM: Biar Jera, Bongkar Tuntas

Nasional
Cegah Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa, Kemenkes Minta Dinkes Percepat Laju Vaksinasi Primer dan Booster

Cegah Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa, Kemenkes Minta Dinkes Percepat Laju Vaksinasi Primer dan Booster

Nasional
Prabowo Sebut Rencana Pembelian Pesawat Tempur F-15EX Masih Tahap Negosiasi

Prabowo Sebut Rencana Pembelian Pesawat Tempur F-15EX Masih Tahap Negosiasi

Nasional
Soal Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan, Prabowo: Lagi Diproses

Soal Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan, Prabowo: Lagi Diproses

Nasional
Jokowi: Saya Tak Ingin Halangi yang Ingin Maju 'Nyapres'

Jokowi: Saya Tak Ingin Halangi yang Ingin Maju "Nyapres"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.