Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Siapa yang Jamin Presiden Tidak Disadap KPK?

Kompas.com - 13/07/2017, 20:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat.

Melalui Pansus KPK, menurut dia, akan terungkap ketidakberesan yang terjadi di lembaga anti-rasuah itu.

"Misalnya BPK menemukan penyadapan dilakukan tidak proper. Siapa yang bisa jamin Presiden tidak disadap?" kata Hasto, di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Hasto menegaskan, tujuan Pansus Angket untuk "membunuh" KPK.

Akan tetapi, mendorong optimalisasi dan transparansi dalam pemberantasan korupsi.

Baca: Undang Mahfud MD Pekan Depan, Ini Alasan Pansus Angket KPK

"Karena kita melihat di dalam proses yang sangat tertutup dengan kewenangan yang begitu besar itu, tidak menutup kemungkinan-kemungkinan terjadi penyalahgunaan," kata Hasto.

Ia memastikan, perwakilan PDI-P pada Pansus Angket KPK akan bersuara paling lantang jika ada upaya pelemahan terhadap KPK.

Hasto mencontohkan, usulan dari anggota Pansus untuk membekukan anggaran KPK.

Ketika usulan itu muncul, PDI-P paling keras menyuarakan penolakan.

"Itu di luar kewenangan angket. Kami meluruskan tidak ada pembekuan anggaran. Tidak ada pembekuan KPK," kata Hasto.

Baca: Lawan Pansus DPR, Pegawai KPK Ajukan Uji Materi ke MK

Hasto menyadari bahwa persepsi publik terhadap Pansus Angket KPK saat ini negatif.

Namun, ia tidak khawatir hal tersebut akan merusak citra dan menurunkan suara PDI-P.

"PDI-P berpolitik bukan sekadar pencitraan semata yang basisnya kosong," kata dia.

Kompas TV Pengamat: Sikapi Hak Angket KPK, Presiden Didukung Publik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com