Undang Mahfud MD Pekan Depan, Ini Alasan Pansus Angket KPK

Kompas.com - 13/07/2017, 18:49 WIB
Foto Mahfud MD seusai Sarasehan di Bantul Kompas.com/Markus YuwonoFoto Mahfud MD seusai Sarasehan di Bantul
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang Pakar Tata Hukum Negara Mahfud MD, Selasa (18/7/2017). Anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi PPP, Arsul Sani menuturkan, sejak awal pembentukan, pansus sudah sepakat untuk menampung semua aspirasi, tidak hanya dari satu pihak.

Di samping itu, diundangnya Mahfud sekaligus untuk menepis anggapan di masyarakat bahwa pansus hanya mengundang pakar yang pro terhadap hak angket.

"Iya itulah yang kami ini kan (maksudkan)," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Dirinya bahkan sempat mengusulkan kepada forum pansus untuk juga mengundang Pakar Hukum Pidana, Muladi.


Arsul menilai sosok Muladi cenderung netral dalam menyampaikan pandangan. Meski disetujui pansus, namun pansus masih mempertimbangkan kondisi kesehatan Muladi.

(Baca: Lawan Pansus DPR, Pegawai KPK Ajukan Uji Materi ke MK)

"Kalau Prof Muladi kan netral. Dia netral saja. Dia sudah bilang, ya nanti KPK-nya saya sentil tapi DPR-nya juga saya sentil," ucap Arsul.

Sementara itu, Anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi PDI Perjuangan, Eddy Wijaya Kusuma menuturkan, Mahfud memiliki pandangan berbeda dan juga luas. Maka akan menjadi baik jika pandangan tersebut diungkapkan dalam forum pansus secara resmi.

"Prof Mahfud kan banyak pendapat lain. Baiknya orang seperti Prof Mahfud juga didengarkan keterangannya secara resmi. Pansus KPK kan lembaga resmi," tutur Eddy.

Yang terpenting, kata dia, undangan para pakar hukum memiliki tujuan baik.

"Bagaimana membahas ini, memikirkan negara yang katanya masalah korupsi yang belum tertangani dengan baik," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X