Menteri Agama: Perppu Ormas Tak Hanya untuk Golongan Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan dikeluarkan tak hanya untuk menyasar golongan tertentu.

Perppu itu berlaku secara luas.

"Cara kita memahami Perppu itu sebaiknya jangan hanya melihat dari satu sisi atau Perppu ini hanya ditujukan untuk satu-dua golongan saja," ujar Lukman, seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Lukman mengatakan, Perppu sama seperti produk perundang-undangan lainnya yang berlaku umum kepada semua kalangan dan golongan.

Perppu Ormas dikeluarkan karena menganggap kondisi saat ini sudah genting.

Ia memahami sejumlah pihak yang menilai tafsiran tersebut merupakan tafsiran subjektif pemerintah.

Baca: Perppu Ormas dan Lika-liku Perppu di Indonesia

Namun, Presiden diberi wewenang oleh konstitusi untuk mengambil kebijakan secara mandiri.

"Ini memang subjektivitas dari Presiden itu sendiri yang diberikan kewenangannya oleh konstitusi untuk mengambil aturan melakukan kebijakan secara sendiri tidak lagi bersama DPR. Itulah kenapa Perppu itu diakomodasi," kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Oleh karena itu, Perppu akan dibawa ke DPR untuk dinilai.

Pertama, dinilai berdasarkan momentumnya apakah sudah memenuhi kriteria kegentingan yang memaksa.

Kedua, dari isinya.

"Apakah memang ini betul-betul diperlukan oleh bangsa ini dalam upaya menjaga ideologi negara dalam rangka menjaga integrasi kita sebagai bangsa, persatuan kita sebagai bangsa," kata Lukman.

Baca: DPR Akan Dengarkan Aspirasi Masyarakat Sebelum Sahkan Perppu Ormas

Perppu 2/2017 diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (12/7/2017) siang.

Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap anti-Pancasila.